0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Ketua DPRD Sukoharjo:

Dinas Pendidikan Paling Rawan Penyimpangan

Ketua DPRD Sukoharjo, Dwi Jatmoko (Dok. Timlo.net/ Sahid)

Sukoharjo —  Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD dan proyek di tahun 2012 yang direalisasikan Pemkab Sukoharjo perlu dievaluasi.

Ketua DPRD Sukoharjo Dwi Jatmoko mengatakan, ada beberapa proyek yang direalisasikan pada tahun 2012 tidak selesai sesuai deadline. Di antaranya, proyek pembangunan Pasar Sukoharjo Kota dan Pasar Bekonang yang dinilai kurang matangnya perencanaan, serta proyek di Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan yang mayoritas hanya selesai 25 %.

“Seperti halnya Pasar Sukoharjo Kota yang baru selesai 80 persen dan Pasar Bekonang yang baru selesai 86 persen. Hal itu karena perencanaan yang kurang baik. Sementara proyek di Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan, proyek kecil saja gagal. Mayoritas baru menyelesaikan 25 persen, sangat keterlaluan. Bahkan laporan yang diajukan fiktif, tidak sesuai fisik dilapangan,” kata Dwi Jatmoko, Kamis (3/1).

Selain itu, masalah perizinan Pemkab dinilai kurang tertib dan tegas. Terbukti terungkapnya mafia perizinan yang menyeret sejumlah PNS di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Dwi Jatmoko menilai, dari sejumlah SKPD di Kabupaten Sukoharjo, instansi Dinas Pendidikan (Disdik) merupakan SKPD yang paling rawan.

“Bukannya kita tidak pro investasi. Namun kita minta perizinan dapat ditertibkan dan bersikap tegas agar tidak terulang mafia perizinan. Sementara itu, untuk Dinas Pendidikan yang kami nilai paling rawan penyimpangan, untuk tidak menerapkan prinsip dagang seperti jual beli seragam, dan LKS,” ungkap Dwi Jatmoko.

Dwi Jatmoko lebih lanjut mengatakan, infrastruktur terkesan kurang berimbang antara wilayah utara dengan wilayah selatan. Diharapkan dapat dievaluasi untuk pembangunan lebih baik di tahun 2013. Rencana pembangunan Pasar Nguter sebagai persiapan sentra jamu, Pasar Tawangsari, Gedung Lowo dan Bekas Terminal Kartasura yang mungkin akan dianggarkan pada APBD Perubahan, diharapkan bermanfaat untuk masyarakat dan dapat menghasilkan PAD yang tinggi.

Ketua DPRD Sukoharjo juga menyoroti tentang penempatan pejabat. Selama ini Baperjakat dinilai belum maksimal. Menurutnya, Sumber Daya Manusia (SDM), kepangkatan, basic skill harus diperhatikan.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge