0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Proyek Molor, Rekanan Masjid Agung Klaten Didenda

Seorang pekerja tengah menyelesaikan pembangunan Masjid Agung di Desa Jonggrangan, Klaten Utara (Dok.Timlo.net/Indratno Eprilianto)

Klaten – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten bakal menjatuhkan denda terhadap rekanan pembangunan Masjid Agung di Desa Jonggrangan, Klaten Utara. Sanksi diberikan lantaran ada keterlambatan dalam pelaksanaan mega proyek tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Klaten, Tajudin Akbar, mengatakan besarnya denda yang diberikan kepada rekanan maksimal 5 persen dari total nilai kontrak proyek yang mencapai Rp 9,5 miliar tersebut.

“Sanksi berupa denda yang besarnya 1 per mill atau seper seribu dari nilai proyek untuk setiap hari keterlambatan,” ujar Tajudin kepada wartawan, Rabu (2/1).

Tajudin menjelaskan, denda tersebut sudah sesuai dengan kontrak yang diberikan kepada rekanan. Denda itu diberlakukan bagi rekanan karena tidak memenuhi target 100 persen hingga hari terakhir pelaksanaan proyek.

“Sesuai kontrak, target itu seharusnya sudah selesai pada 21 Desember 2012 silam. Namun kenyataannya terjadi kemoloran. Hal itu tentu sangat mengecewakan,” ujar Tadjudin.

Kepala Bidang Cipta Karya DPU Klaten, Ahmad Wahyudi, menambahkan sebenarnya jadwal penyelesaian sempat diundur hingga 28 Desember 2012, namun tetap belum bisa selesai. Bahkan hingga saat ini proyek yang dibiayai APBD Klaten itu baru selesai 70 persen.

“Sebelumnya Pemkab Klaten sudah berulangkali memberikan peringatan kepada rekanan untuk mempercepat pekerjaan. Namun masih saja molor, sehingga sanksi dijatuhkan,” kata Ahamd Wahyudi.

Sementara itu, Pelaksana lapangan pembangunan Masjid Agung, Parman, mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pengerjaan proyek Masjid Agung. Menurutnya, tidak tercapainya target lantaran faktor luar, yakni turunnya hujan yang tidak menentu.

“Kami sudah berusaha bekerja lembur untuk mengejar target tahap pertama. Namun juga tidak terpenuhi. Musim penghujan tentu mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di lapangan,” ujar Parman.

Mengenai denda yang dijatuhkan Pemkab Klaten, Parman mengaku belum mengetahuinya. Menurutnya, hal itu merupakan masalah administrasi. “Saya hanya menjalankan teknis di lapangan,” katanya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge