0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pecat 2 Karyawan, Pengelola Luwes Dipanggil Walikota

Sejumlah karyawati Luwes Nusukan, Solo, Rabu (2/1) pagi menggelar aksi demo sekaligus mogok kerja di depan mall tersebut (dok.timlo.net/daryono)

Solo — Kasus pemecatan dua karyawan Toserba Luwes Nusukan dilimpahkan pada Walikota. Kedua belah pihak, baik karyawan dan pemilik/pengelola Toserba melakukan jalur mediasi dengan Walikota Solo Hadi Rudyatmo.

Mediasi dilakukan secara tertutup di ruang rapat Walikota, Rabu (2/1) siang. Saat mediasi, beberapa pengurus Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992, yang notabene menjadi pemicu awal permasalahan tersebut ikut hadir.

Mediasi sendiri berlangsung sekitar dua jam. Usai mediasi, Rudy, sapaan Walikota, meminta kedua belah pihak agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut secepatnya. “Saya minta segera diselesaikan. Besok saya minta semua sudah selesai. Hasilnya apa, kita tunggu saja besok,” ujarnya.

Secara tegas, Rudy meminta kepada semua karyawan Toserba Luwes yang mogok kerja untuk kembali bekerja secara biasa. Terkait dua rekannya yang di PHK, ia meminta kepada pihak Toserba untuk menyelesaikannya secara musyawarah. “Tadi saya sudah memberi arahan yang jelas, yang penting tidak melanggar peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Pemecatan dilakukan kepada dua karyawan Toserba Luwes, yakni Yuliana (24) dan Endang Retno Asih (31) sejak Selasa (1/1) kemarin. Keduanya merupakan pengurus SBSI 1992 Kota Solo.

Salah satu alasan pemecatan kedua karyawan tersebut karena ikut organisasi buruh SBSI 1992. Terkait hal tersebut, pihak pengelola Toserba Luwes belum bisa memberikan banyak komentar.

Manajer HRD Luwes Group, Bengawan Tedjo Handoyo mengungkapkan, permasalahan antara karyawan dan perusahaan akan dibicarakan di tingkat internal perusahaan. “Hasilnya kita tunggu besok. Tadi Pak Walikota sudah memberikan banyak arahan,” ujarnya.

Mulai siang ini, karyawan Toserba Luwes diminta untuk kembali bekerja secara biasa. “Semua harus berfikir positif dan semua bisa melihat dengan mekanisme yang ada,” ungkapnya.

Sementara, atas kasus ini pihak SBSI 1992 menyerahkan sepenuhnya pada Walikota. “Kami sudah menyerahkan permasalahan ini sepenuhnya pada Walikota. Kami lihat besok keputusannya seperti apa,” kata Kabid Konsolidasi dan Advokasi DPD SBSI 1992 Jateng, Suharno.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge