0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Anggaran BLUD RSUD Dicoret, Dewan Kecewa

Pimpinan DPRD Solo saat sidak di RSUD Solo, Rabu (31/10) (Dok.Timlo.net/Daryono)

Solo – Kalangan legislatif memprotes sikap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mencoret anggaran pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Solo di Ngipang, Banjarsari. Anggaran tersebut dicoret kemudian dialihkan untuk  BLUD Solo Teckhno Park (STP). Dewan kecewa karena Pemkot tidak memprioritaskan pelayanan kesehatan tetapi justru memprioritaskan program lain yang tidak menyangkut pelayanan.

Wakil Ketua DPRD Solo Supriyanto mengatakan Pemkot telah melupakan urusan wajib dalam pelayanan kesehatan. Pembentukan BLUD dinilai mendesak untuk optimalnya operasional RSUD. Pasalnya, dari hasil inspeksi mendadak (Sidak) pimpinan dewan, Rabu siang (31/10)diketahui banyak fasilitas di RSUD yang belum beroperasi.

Pantau Timlo.net yang mengikuti sidak pimpinan dewan, sejumlah fasilitas vital RSUD belum dapat beroperasi di antaranya pelayanan ICU dan juga poli bedah. Selain itu pelayanan rawat inap juga baru menampung 12 pasien. Hal ini dikarenakan keterbatasan perawat dan hal-hal teknis sebagai akibat belum terbentuknya BLUD RSUD.

“Pelayanan kesehatan kok justru dinomor-duakan. Kalau terbentuk BLUD tentunya RSUD akan segera bisa mengatasi permasalahan kepegawaian dan masalah operasional lainnya. Kami harapkan BLUD RSUD bisa dipersiapkan akhir tahun 2012 ini sehingga 2013 sudah bisa terbentuk,” kata Supriyanto, Rabu (31/10) usai Sidak ke RSUD.

Diterangkan Supriyanto, dalam APBD Perubahan 2012 BLUD STP sudah mendapatkan dana Rp 2 miliar untuk peralatan dan Rp 7 miliar untuk pembangunan fisik. “Nah, apakah itu masih kurang? Kenapa TAPD mencoret anggaran pembentukan BLUD RSUD dan kemudian dilimpahkan ke BLUD STP. Kami kecewa dan tidak habis pikir,” terang politisi Partai Demokrat ini.

Sementara, Ketua DPRD YF Sukasno mengatakan akan mengawal masalah ini. Dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang Direktur RSUD, Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bagian Hukum, Bagian Kepegawaian Daerah (BKD)  dan juga Dinas Kesehatan Kota (DKK). “ Akan kita undang semua,” tukasnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge