0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Proyek Tol Solo – Kertosono, Sebagian Penerima Ganti Rugi Belum Lengkapi SPPT

Solo – Proses inventarisasi lahan yang akan digunakan sebagai jalan tol Solo – Kertosono (Soker) di Kelurahan Kadipiro, Banjarsari masih terkendala syarat administratif. Sampai saat ini, sebagian warga penerima ganti rugi belum melengkapi syarat-syarat administratifnya.

Dari 71 bidang lahan yang akan dibebaskan, 19 bidang lahan di antaranya belum lengkap secara administratif. “Beberapa waktu lalu sudah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tapi sebagian masih terkendala karena Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dalam hal ini SPPT harus dilengkapi karena BPN mempersyaratkan itu,” kata Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Solo, Basuki Anggoro Heksa kepada wartawan, Rabu (31/10) di ruang kerjanya.

Untuk mempercepat proses kelengkapan administratif, menurutnya perlu dicari solusi agar tidak memakan waktu yang begitu lama. Salah satu solusi yang ditempuh, Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) jalan tol Soker, akan meminta kepada BPN agar segera menerbitkan SPPT PBB.

Sementara, kendala belum lengkapnya sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon penerima ganti rugi pembebasan lahan untuk jalan tol tersebut karena yang bersangkutan tidak berada di tempat. “Sebagian besar yang belum lengkap itu berdomisili di luar kota,” kata Sekretariat Pembantu P2T Solo, Nunuk Marihastuti.

Selain melengkapi SPPT PBB, sejumlah syarat lain yang harus dipenuhi dalam berkas permohonan tersebut adalah fotokopi sertifikat tanah. Sementara, sasaran kompensasi yang dihitung dalam objek ganti rugi meliputi lahan, bangunan dan tanaman yang ada di atas lahan yang dimaksud. Setelah proses inventarisasi selesai, dilanjutkan dengan pemetaan bidang hasil ukur lahan tersebut.

Secara keseluruhan, tanah yang dibebaskan sebanyak 71 bidang lahan. Saat ini, baru 35 bidang lahan yang sudah dipetakan pada tahap pertama. Sebanyak 17 bidang lahan sudah lengkap syarat-syaratnya sedangkan 19 lainnya masih menunggu kelengkapan administratif dari pemilik lahan.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge