0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Soal UMK Solo, Ketua DPRD Sayangkan Pernyataan Sekda

Ketua DPRD Kota Surakarta, YF Sukasno (Dok.Timlo.net/daryono)

Solo —  Perwakilan buruh Soloraya mempertanyakan Upah Minimal Kota (UMK) yang diajukan Pemkot Solo kepada Gubernur Jateng. Hal ini lantaran adanya beda pendapat antara Sekretaris Daerah (Sekda) dengan Ketua Dewan Pengupahan Solo terkait nilai UMK yang diajukan kepada Gubernur.

Sebelumnya, Sekda Kota Solo Budhi Suharto menyebutkan UMK yang diusulkan ke Gubernur senilai Rp931.400. Sekda menilai angka tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang.

Anehnya, beberapa hari kemudian, Ketua Dewan Pengupahan Solo, Singgih Yudoko, mengklarifikasi nominal UMK yang diajukan. Menurut Singgih, UMK yang diajukan Pemkot ke Gubernur Jateng senilai Rp915.900.

Mengetahui perbedaan tersebut, sejumlah perwakilan Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) 1992 Soloraya, Selasa (23/10), mendatangi DPRD Solo. “Kemarin (Selasa) kami memang ke DPRD untuk menemui Pak Kasno (Ketua DPRD Solo YF Sukasno). Selain kami melakukan silaturahmi, kami juga wadul terkait nilai UMK yang diusulkan,” terang Koordinator SBSI 1992 Soloraya, Suharno, Rabu (24/10).

Dijelaskan, sebelumnya UMK tidak pernah diusulkan Rp915.900, namun secara mengejutkan nilai tersebut muncul dan sudah disampaikan ke Gubernur Jateng. “Nilai Rp915.900 itu tidak pernah diusulkan. Yang ada itu, UMK yang diusulkan 5% dari Rp938.000,” jelasnya.

Suharno menilai Pemkot selama ini masih berpihak kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). “Kenapa Pemkot Solo selalu berpihak kepada Apindo? Kemarin sempat juga diklarifikasi oleh Pak Kasno dan memang benar nilai yang diusulkan Rp915.900,” tuturnya.

Ketua DPRD Solo, YF Sukasno, membenarkan adanya sejumlah perwakilan SBSI 1992 Soloraya yang datang ke DPRD. Sukasno menuturkan pihaknya telah melakukan klarifikasi ke Dewan Pengupahan Solo terkait keluh kesah buruh tersebut.

“Sekda menyatakan UMK yang diajukan Rp931.400 tetapi ternyata Dewan Pengupahan menyatakan Rp915.900. Kami sudah cek ke Dewan Pengupahan dan ternyata pernyataan Sekda beberapa waktu lalu tidak berdasar pada data,” ungkapnya, Rabu (24/10).

Lebih lanjut, Sukasno menyayangkan pernyataan Sekda soal nilai UMK. Menurutnya, nilai UMK menjadi ranah Gubernur Jateng bukan ranah pemkot.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge