0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Untuk Cegah Grey Area, Perlu UU Perbantuan TNI/Polri

Wakil Ketua MPR RI, Hajriyanto Y Thohari (dok.timlo.net/agung)

Sragen – Untuk menghindari terjadinya benturan antara tugas Polri dan TNI maka perlu diatur dalam sebuah Undang-undang tentang Perbantuan TNI dan Polri. UU Perbantuan ini nantinya akan mengatur bagaimana TNI membatu tugas Polri dalam menangani masalah keamanan, dan bagaimana Polri membantu TNI dalam lingkup mempertahankan negara. Ini semua diperlukan untuk mengantisipasi adanya  grey area atau wilayah abu-abu antara tugas Polri dan TNI dalam waktu yang sama.

Untuk mengatasi adanya grey area atau wilayah abu-abu antara tugas Polri dan TNI perlu adanya Undang-undang Perbantuan TNI dan Polri. Sekarang ini khan ada kewajiban TNI membantu Polri dan Polri membantu TNI, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Tetapi cara bagaimana bantuan itu diberikan itu belum ada aturan-aturannya. Untuk itu UU Perbantuan ini menjadi sangat penting untuk di bentuk dan diwujudkan,” kata Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari, ketika mengadakan sosialisasi 4 Pilar Negara di Kabupaten Sragen, Jumat (19/10).

Dengan UU Perbantuan tersebut maka ada aturan yang jelas bila kedua alat negara salin memberuikan bantuan. Dia mencontohkan, ketika TNI memberikan bantuan kepada Polri dalam menangani kerusuhan yang berdimensi menimbulkan konflik sara. Atau bantuan TNI kepada Polri dalam menangani terorisme.

“Kita sadar sepenuhnya kemampuan TNI di bidang intelijen itu sangat bagus. Ini perlu memberikan bantuan kepada Polri sehingga aksi-aksi terorisme itu lebih dapat dideteksi secara dini. Tidak sampai meletus pada tindakan terorisme. Itu khan sebetulnya menunjukkan kelemahan intelijen di kalangan Polri,” papar Hajriyanto.

Hajriyanto menerangkan, apalagi kehadiran UU tersebut diamanatkan oleh TAP MPR No. VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR No. VII/2000 tentang Peran dan Fungsi TNI dan Polri. Selain UU Perbantuan yang diamanatkan oleh kedua TAP MPR tersebut adalah UU tentang Komponen Cadangan dan UU tentang Wajib Militer.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge