0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Jurnalis Klaten Kecam Penganiayaan Wartawan di Riau

Sejumlah wartawan Klaten menggelar aksi demo, mengecam penganiayaan wartawan oleh oknum TNI AU di Riau (dok.timlo.net/indratno eprilianto)

Klaten — Puluhan wartawan dari sejumlah media massa baik cetak, online dan elektronik yang bertugas di wilayah Klaten, Rabu (17/10) pagi  berunjukrasa di Tugu Adipura, Klaten. Mereka mengecam tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum TNI AU terhadap wartawan, di Riau.

Aksi solidaritas jurnalis Klaten ini dimulai pukul 09.00 WIB dengan berjalan kaki dari depan Kantor Humas Pemkab Klaten menuju Tugu Adipura. Dalam aksinya itu, para pekerja media juga membawa sejumlah poster yang bertuliskan kecaman kepada oknum TNI AU. Para wartawan juga menyajikan aksi teatrikal.

Seperti diberitakan di berbagai media, tindak penganiayaan oleh oknum TNI dialami oleh beberapa wartawan yang tengah meliput jatuhnya pesawat Hawk 200 di Riau pada Selasa (16/10) pagi.

“Tindak penganiayaan itu tidak pantas dilakukan dan seharusnya bisa dihindari,” ujar Koordinator Aksi, Khodik Duhri.

Menurut Duhri, sesuai dengan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja wartawan yang sedang mencari berita ancaman pidananya 2 tahun dan denda Rp500 juta.

Dalam aksinya itu, solidaritas Jurnalis Klaten menyampaikan beberapa pernyataan sikap, di antaranya:

1. Kami mengecam keras tindakan represif berupa penganiayaan, pemukulan dan perampasan kamera video dan kamera foto yang dilakukan sejumlah anggota TNI AU di lapangan terhadap sejumlah wartawan, baik media cetak, online, radio dan televisi yang sedang bertugas mendapatkan informasi dan gambar di sekitar lokasi kejadian.

2. Tindak kekerasan tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat pidana, sehingga terhadap para tersangka pelakunya harus mendapatkan hukuman setimpal. Hukuman dimaksud tak boleh hanya bersifat internal berupa sanksi disiplin/administratif di kesatuan dan peradilan koneksitas, namun juga harus diproses di peradilan umum secara terbuka.

3. Upaya para aparat TNI AU yang menutup akses informasi dan menghalang-halangi tugas wartawan untuk mendapatkan informasi demi kepentingan publik bisa pula dikenai sanksi pidana karena bertentangan dengan kebebasan pers sebagaimana diatur dalam UU No 40/1999 Pasal 4 Ayat 2. Pelaku penganiayaan bisa diancam hukuman dua tahun penjara dan denda Rp500 juta.

4. Tragedi dan ancaman terhadap kebebasan pers ini makin menegaskan bahwa penghormatan terhadap profesi jurnalis masih rendah dan budaya kekerasan oleh aparat negara/militer terhadap kehidupan sipil masih menjadi masalah serius yang mendesak diselesaikan dan dicarikan solusinya.

5. Mendesak pada pimpinan TNI agar menggiatkan lagi pendidikan tentang demokrasi, kebebasan pers, dan hak asasi manusia di lingkungan anggotanya, selain mengukuhkan prosedur operasional tetap dalam menghadapi pers dan masyarakat sipil guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge