0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

DPRD: Hadirnya Lurah di Pelantikan Jokowi Merupakan Pelanggaran

Wakil Ketua DPRD Surakarta, Supriyanto (Dok.Timlo.net/Daryono)

Solo – Kalangan DPRD Solo menilai hadirnya lurah dan camat se-Solo di pelantikan Gubernur DKI Jakarta dengan alasan kunjungan kerja (Kunker) sebagai tindakan ceroboh dan kesalahan fatal. DPRD mendesak kepada Inspektorat untuk melakukan klarifikasi dan investigasi atas pelanggaran tersebut.

Wakil Ketua DPRD Solo, Supriyanto, mengatakan dana APBD hanya bisa digunakan untuk perjalanan dinas, bukan untuk lainnya. Dengan demikian, dana kunker yang dipakai camat dan lurah  harusnya digunakan untuk pelaksanaan Kunker. “Dana itu hanya boleh digunakan untuk kunjungan kerja ke Jakarta Barat, bukan untuk menghadiri pelantikan. Kami harap Inspektorat tanggap dengan langsung melakukan klarifikasi mengenai motif kepergian mereka,” ujarnya, Selasa (16/10).

Supriyanto menilai jika hal itu telah merugikan negara. Penilaian itu didasarkan pada penyalahgunaan fasilitas negara untuk kegiatan lain di luar agenda kedinasan. “Harus ditindak tegas. Hasil klarifikasi itu bisa dilaporkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk diambil tindakan. Sanksinya harus disesuaikan dengan karakter pelanggarannya,” tegasnya.

Politisi Partai Demokrat itu juga mempertanyakan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dikeluarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto. Pasalnya, Sekda menjadi kepala dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkot Solo. Semua kegiatan di luar kota harus seizin darinya. Tentunya, juga sesuai dengan rekomendasi dari kepala daerah.

“Ini bukti dari inkonsistensi dari Sekda. Kemarin menyatakan jika tidak mengeluarkan SPPD untuk pelantikan Jokowi. Tapi ternyata ada puuhan PNS yang lolos begitu saja. Kami tidak tahu apakah izinnya untuk Kunker atau lainnya,” imbuh Supriyanto lagi.

Terpisah, Ketua DPRD Solo YF Soekasno mengaku tidak mengetahui keberadaan lurah dan camat se-Solo itu dalam pelantikan Jokowi. Meskipun demikian, pihaknya juga mengakui beberapa waktu lalu eksekutif mengajukan surat permintaan pendampingan Kunker ke Jakarta Barat. Namun, dengan segala pertimbangan, maka pihaknya memutuskan tidak menugaskan anggotanya mendampingi SKPD tersebut. “Ada surat masuk yang meminta pendampingan ke Jakarta. Kami akhirnya tidak menyetujuinya, salah satunya karena  kami harus mempersiapkan pelantikan Walikota Solo, “tukasnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge