0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Dugaan Penipuan, Catut Nama Kemendagri

Kades Gledeg, Sukiryono menunjukkan surat yang dicurigai sebagai surat palsu (Dok.Timlo.net/ Epri)

Klaten — Pemerintah Desa (Pemdes) Gledeg, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten diresahkan atas kiriman surat yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dirjen PMD) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pasalnya, surat yang berisi penawaran bantuan pembangunan desa tertinggal itu dicurigai sebagai surat palsu dan untuk modus penipuan.

“Surat yang ditandatangani Dirjen PMD, Drs Ayip Muflich SH MSi dan Sekjen Kemendagri Dr Diah Agraeni SH MM itu kami terima pada Rabu (10/10) melalui pos yang dikirim ke kantor desa. Di dalam surat itu diterangkan bahwa pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran dana untuk proyek fisik program pelaksanaan pembangunan desa tertinggal senilai Rp90 juta. Namun kami curiga mengenai surat tersebut,” ujar Kepala Desa Gledeg, Sukiryono, saat ditemui di kantornya, Kamis (11/10).

Sukiryono menjelaskan, kecurigaan itu dilihat dari sampul surat yang tidak ada kop surat nama instansinya. Selain itu, sampul surat hanya tertera nama alamat yang dituju dan tidak ada alamat pengirim. Surat dikirim melalui pos dengan perangko Rp2000.

“Kecurigaan lain, yakni dalam isi surat itu disebutkan hanya beberapa nama tembusan seperti Menteri Dalam Negeri, Sekjen Menteri Dalam Negeri, para Dirjen dilingkungan Kemendagri, Kepala Badab PMD Provinsi atau kantor yang bertanggungjawab di bidang PMD dan Arsip. Tanpa ada tembusan dari Kabupaten Klaten dan Kecamatan Karanganom. Inikan janggal dan dari awal kami memang curiga bahwa surat itu palsu dan hanya untuk penipuan,” ujar Sukiryono.

Sukiryono menerangkan, kejanggalan lainnya adalah mengenai proses pencairan dana. Di dalam surat itu disebutkan bahwa pihak desa terpilih diminta segera menindaklanjuti dengan mengkonfirmasikan kepada Kepala Badan PMD Provinsi Jawa Tengah yang bernama Drs. Kusumardhono di nomor handphone 08161619672. Alasannya agar tidak ada kesalahan dan keterlambatan dalam proses pencairan dana.

“Sepertinya si pembuat surat itu memang bertujuan tidak baik alias menipu. Sebab setelah perangkat desa menghubungi ternyata benar, orang yang bernama Drs. Kusumardhono itu meminta nomor rekening,” jelas Sukiryono.

Perangkat Desa Gledeg, Awaludin, menambahkan dirinya sempat menelepon nomor HP yang tertera di dalam surat tersebut. Saat dikonfirmasi, seseorang yang ada ditelepone itu memang meminta nomor rekening, kemudian tanya isi saldo, serta melarang desa untuk menyebarkan informasi bantuan itu ke orang atau desa lainnya.

“Saat itu saya memang sengaja ingin tahu apa maunya orang itu dengan mengirim surat tersebut. Ternyata hanya ingin meminta nomor rekening milik desa. Jelas itu penipuan yang ingin menguras rekening korbannya. Beruntung nomor rekening tidak saya kasihkan. Yang paling lucu, setelah saya cocokkan dengan webset milik Kemendagri ternyata nomor telepon dan fax yang ada di kop surat juga berbeda, hanya alamatnya saja yang sama. Masak surat seperti itu kok konfirmasinya ke perorangan, kan aneh,” ujar Awaludin.

Terpisah, Camat Karanganom, Kusdiyono, menghimbau kepada seluruh kepala desa dan perangkat di wilayahnya untuk berhati-hati setiap menerima surat dari siapapun. Pastikan apakah surat itu asli atau hanya modus dari orang yang tidak bertanggungjawab. Sebab, untuk semua surat resmi yang masuk ke desa pasti ada tembusan dari kabupaten dan kecamatan yang dituju.

“Menyikapi adanya kasus itu, saya akan mengumpulkan seluruh kepala desa yang ada di Kecamatan Karanganom dalam rapat koordinasi. Salah satu agendanya yakni mensosialisasikan mengenai alur surat yang benar. Hal itu untuk mengantisipasi agar tidak ada korban jika ada kasus serupa,” ujarnya.



Komentar Anda

loading...
KEMBALI KE ATAS badge