0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

P4K Audiensi dengan DPRD

PKL Pasar Klewer Tolak Relokasi

Puluhan PKL Pasar Klewer audiensi ke DPRD Solo, Kamis (11/10). (Dok.Timlo.net/ Daryono)

Solo — Puluhan perwakilan pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang pelataran Pasar Klewer yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pelataran Pasar Klewer (P4K) beraudiensi dengan jajaran DPRD Solo, Kamis (11/10).

Dalam pertemuan itu, P4K ditemui Ketua DPRD YF Sukasno, Wakil Ketua DPRD Supriyanto, Ketua Komisi III Honda Hendarto serta anggota Komisi III Muhamad Amin, Wili Tandio Wibowo, Anna Budiarti.

Ketua Kelompok 8 P4K, Fatimah mengatakan pihaknya merasa terusik dengan wacana pemindahan PKL dan pedagang pelataran Pasar Klewer yang sempat dilontarkan anggota Dewan. “P4K secara tegas menolak relokasi dari Pasar Klewer,” ucap Fatimah kepada Pimpinan Dewan.

Dijelaskan, selama ini P4K diam terkait revitalisasi Pasar Klewer karena menunggu proses feasibility study (FS) dan Detail Enginering Design (DED) selesai. “DEDnya saja belum jalan kok sudah ada wacana relokasi,” terangnya.

Lebih jauh, P4K menyampaikan 5 pernyataan sikap kepada DPRD. Pertama, menolak relokasi. Kedua, P4K mendukung program pemerintah. Ketiga, pedagang tetap berdagang di Klewer kemudian siap diatur dan ditata. Keempat, P4K merupakan bagian tak terpisahkan dari Pasar Klewer, dan Kelima, pedagang ikut menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan Pasar Klewer.

Tidak hanya itu, Fatimah menegaskan jika nantinya masih ada wacana relokasi, pihaknya akan mendatangi Dewan dalam jumlah yang lebih besar. “Kami tidak hanya 30 orang ini. Kami tidak mengancam, bukan mau demo tetapi bukti bahwa kami nyata-nyata  ada sebesar 800 orang,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III, Honda Hendarto mengatakan agar  semua pihak menginginkan kota Solo aman dan nyaman. “Mari Pasar Klewer dirawat. Jangan mudah mendapat bisikan kanan kiri. Kami menerima apa yang disampaikan oleh oleh P4K,” ujarnya.

Terkait anggota DPRD yang mewacanakan relokasi hal itu, Honda mengatakan, hal itu merupakan hak anggota DPRD Solo. “Kami tidak bisa melarang anggota untuk berbicara di media. Hal itu menjadi hak mereka seperti halnya hak bicara kita semua,” ujar politisi PDIP ini.

Sementara, Ketua DPRD YF Sukasno menjelaskan anggota DPRD Solo yang berjumlah 40 orang mempunyai  hak bicara yang sama. Hanya saja, hal itu  bukan atas nama lembaga, melainkan personal.”Tidak bisa saya sebagai Ketua DPRD membatasi hak bicara anggota karena hal itu diatur undang-undang,” tegasnya.

Sukasno meminta pedagang untuk tenang karena wacana relokasi belum menjadi keputusan. “Ini masih wacana belum keputusan lembaga. Kalau keputusan lembaga itu contohnya  ya FS dan DED yang dibuktikan dengan adanya anggaran,” tukasnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge