0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Deadlock, Penentuan UMK Sukoharjo Diserahkan Bupati

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya (Dok. Timlo.net/ Sahid)

Sukoharjo — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemkab Sukoharjo memutuskan untuk menyerahkan keputusan penentuan pengajuan UMK (Upah Minimum Kabupaten) ke Gubernur Jateng menjadi kewenangan Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya.

Keputusan tersebut diambil, pasca deadlocknya pembahasan besaran UMK antara Disnakertrans, Apindo dan buruh di Sukoharjo.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Sukoharjo, Adi Putranto mengatakan, hingga saat ini Disnakertrans belum dapat menentukan nominal kebutuhan hidup layak (KHL) karena belum mendapatkan petunjuk pasti.

“Karena belum ada kesepakatan antara Apindo dan Buruh, kita putuskan untuk menyerahkan sepenuhnya penentuan UMK kepada Bupati. Mengenai keterlambatan penentuan KHL karena kita terganjal penjabaran Permenaker no 13 tahun 2012. Kita harus survey beberapa komponen yang cukup banyak, dan belum ada penjelasan pasti,” ujar Adi Putranto, Rabu (3/10).

Dari pertemuan Apindo dan buruh beberapa waktu lalu, masing-masing pihak mempunyai ukuran UMK sendiri sehingga tidak ditemui kata sepakat. Apindo menghendaki UMK tahun 2013 sebesar Rp 899.670,98. Sementara pihak SPSI Rp 919.909,33 dan pihak SPN sebesar Rp 953.000. Sedangkan untuk UMK tahun 2012 ini sebesar Rp 843.000.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge