0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

DPRD Klaten Pertanyakan Sanksi PNS

Klaten – Kalangan DPRD Klaten mempertanyakan sanksi yang dikeluarkan pemkab setempat terhadap para pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah ini yang kedapatan terlambat mengikuti apel pagi.

“Kebijakan Pemkab Klaten memberlakukan sanksi bagi PNS yang terlambat mengikuti apel pagi dengan membuat surat pernyataan bermatrei Rp 6.000 dan ancaman pidana hanya akan menyasar PNS golongan rendah dan tak menjangkau pejabat eselon,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Klaten, Yoyok Sugeng Riyanto, Rabu (24/8).

Menurut Yoyok, sanksi semacam itu sebenarnya hal yang wajar sebab PNS sudah mendapatkan kenaikan gaji yang terus menerus. Harusnya, kebijakan sanksi diharapkan bisa membuat jera PNS yang melanggar. “Namun dari penerapan kebijakan pada pekan lalu, didapati keterangan yang terkena jeratan hanya PNS staf,” terangnya.

Ketua Komisi I DPRD Klaten, Sriyanto, mengatakan persoalan disiplin PNS sudah jelas aturan dan mekanismenya dalam PP 53/ 2010 tentang Disiplin PNS. “Sanksi pernyataan atau matrei tidak masalah sepanjang memang membuat jera. Namun kebijakan itu harus dilaksanakan tanpa membedakan pangkat dan golongan PNS,” tandasnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge