0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Tampilkan Lakon "Atas Mengganas, Bawah Beringas"

Wayang Kampung Sebelah Sarat Kritik

Solo – Dalang Ki Jlitheng Suparman memiliki cara tersendiri untuk mengkritisi penyelengaraan negara. Bersama grupnya yang bernama Wayang Kampung Sebelah, Jlitheng ingin mengingatkan tujuan dan cita-cita kemerdekaan yang sesungguhnya lewat lakon Atas Mengganas Bawah Beringas yang dimainan di Plaza Sriwedari, Rabu (16/8) malam dalam acara Ramadhan dan Tirakatan 17-an Moncong Putih Fans Club.

Meskipun telah dipentaskan berkali-kali dalam berbagai acara, Jlitheng tetap menampilkan cerita ini dengan segar karena humor seringkali menjadi bumbunya. Artis-artis jaman sekarang seperti Inul Daratista dan Rhoma Irama ikut nangkring jadi tokoh pewayangan di sini. Dengan musik yang juga digarap secara modern, Jlitheng membeberkan tentang cita-cita Pancasila yang kini semakin diingkari oleh penyelenggara negara, padahal kemerdekaan Indonesia sudah menginjak usia yang ke-66.

“Sejak jaman orde baru paradigma yang terbentuk seolah-olah yang harus Pancasilais adalah rakyat. Padahal Pancasila itu sendiri bukanlah kaidah moral yang hanya dilakukan oleh rakyat tetapi juga oleh pemerintah, yakni sebagai tuntunan etika yang harus dijalankan lewat regulasi-regulasi yang dibuat,” ungkap Jlitheng yang dijumpai sebelum pementasan berlangsung.

Cita-cita negara yang juga terkatakan dengan jelas dalam sila-sila Pancasila juga dirasa Jlitheng belum dapat tercapai apalagi jika berbicara tentang sila kelima, melihat perpecahan yang semakin menjamur. “Sila 5 adalah inti dari keempat sila sebelumnya. Kalau dari sila 1 saja belum tercapai bagaimana bisa mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia?,” ujarnya.

Dari pemahamannya inilah, ia terinspirasi untuk kembali menggelar lakon ini. Dikisahkan seseorang yang bernama Karyo menggerakkan waga desa untuk membakar gedung kelurahan baru hasil uang rakyat. Alasannya, ketika Karyo ada keperluan yang berkaitan dengan kelurahan, ia menjumpai seluruh petugas pergi berwisata berkedok rapat kelurahan “Kalau sudah ada gedung baru yang memadai, buat apa mereka rapat di luar. Padahal gedung itu dibangun dengan uang rakyat. Begitulah yang menjadi pemikiran Karyo sehingga emosinya tak terbendung,” lanjut Jlitheng.

Tak beberapa lama kemudian, anak Karyo yang masih sekolah membutuhkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan untuk penggratisan biaya sekolah secara total. Karyo kebingungan karena gedung birokrasi tersebut telah ludes, tentu beserta segala berkasnya.

“Ini merupakan kritikan saya baik kepada rakyat maupun pemerintah. Kaum yang di atas tidak sepantasnya berperilaku seenaknya sendiri. Sedangkan rakyat juga tidak seharusnya melakukan aksi protes berbentuk perusakan. Segala sesuatu sebaiknya dikompromikan untuk mencapai mufakat karena sikap fandalistis dan destruktif tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun,” tuturnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge