0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Soal Tunjangan Hari Raya

SPSI Desak Pemkab Klaten Audit Perusahaan

Klaten – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Cabang Klaten mendesak kepada pemerintah setempat untuk melakukan audit perusahaan yang tidak memiliki kemampuan membayar tunjangan hari raya (THR) kepada karyawannya.

“Sebab, bisa saja ketidakmampuan perusahaan itu diakibatkan oleh kondisi manajemen yang tidak sehat. Kalau tak dilakukan audit, pada hari raya tahun berikutnya bisa saja mereka kembali enggan membayar THR karyawan dengan alasan yang sama,” kata Penasehat SPSI Cabang Klaten, Gino, Senin (15/8).

Gino berharap,dengan adanya pengawasan dan audit, seluruh karyawan di Klaten memiliki kesempatan yang sama dalam mendapat hak THR pada Lebaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. “Karena THR memang wajib diberikan kepada karyawan, apalagi bagi mereka yang masa kerjanya lebih dari satu tahun,” terangnya.

Sementara itu guna memantau pembagian THR, pihaknya bakal melakukan pengawasan ketat terhadap perusahan-perusahan di wilayah ini. Upaya itu menyusul indikasi ratusan perusahan nakal di Klaten yang tak memberikan THR kepada karyawannya. “Kami akan menerjunkan tim khusus untuk mengawasinya,” imbuh Gino.

Namun demikian, kata Gino, pihaknya memiliki kendala tersendiri dalam melakukan pengawasan pemberian THR ini. Sebab, sebagian besar karyawan masih enggan melaporkan masalah ini kepada SPSI. “Mungkin tahun ini kami akan memantau perusahaan yang terbilang bandel yang terlihat pada tahun-tahun sebelumnya yang tak pernah membayar THR karyawan,” ujarnya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten sendiri tak bisa memaksakan kepada perusahaan dalam penyaluran THR bagi karyawannya. Namun demikian pemkab meminta hak dari karyawan diberikan.

“Jangan sampai hak THR tidak diberikan. Ketentuan yang diatur dalam undang-undang adalah THR bagi karyawan yang bekerja minimal 1 tahun adalah satu kali gaji,” ujar Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinsosnakertrans Klaten, Giyanta.

Ia menjelaskan, pada 22 Agustus nanti pemkab bakal menerjunkan tim ke lapangan guna memantau persiapan pemberian THR oleh perusahaan-perusahan di Klaten. “Kami berharap karyawan yang tidak mendapatkan haknya untuk tidak sungkan melaporkan kasus kepada tim yang akan diterjunkan ke perusahaan-perusahaan,” imbuh Giyanta.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge