0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemkab Klaten Buka Posko Pengaduan THR

Klaten – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) akan membuka posko pengaduan bagi karyawan yang tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) dari perusahan masing-masing.

Data dari Dinsosnakertrans, total perusahaan di Klaten yang wajib lapor setiap tahunnya mencapai 1.300 perusahaan. Terbagi menjadi berbagai bidang mulai dari tekstil, mebel dan industri makanan yang berskala rumah tangga.

“Kami berharap karyawan yang tidak mendapatkan haknya untuk tidak sungkan melaporkan kasus kepada tim yang akan diterjunkan ke perusahaan-perusahaan,” ujar Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinsosnakertrans Klaten Giyanta, Rabu (10/8).

Giyanta menerangkan, berdasar Undang-Undang No 13 Tahun 2003, THR diberikan kepada karyawan yang telah bekerja setelah maksimal 1 tahun di sebuah perusahaan swasta. Besaran THR minimal 1 kali gaji karyawan dan dilakukan seminggu sebelum hari raya.

“Kami tentu tidak bisa memaksakan kepada perusahaan. Yang penting hak dari karyawan diberikan, jangan sampai hak THR tidak diberikan. Ketentuan yang diatur dalam undang-undang adalah THR bagi karyawan yang bekerja minimal 1 tahun adalah satu kali gaji,” ungkapnya.

Namun pada kenyataannya, kata Giyanta, masih banyak perusahaan beromzet lemah di Klaten yang menetapkan THR sebesar ½ kali dan ¾ kali gaji. “Untuk yang kurang atau lebih satu tahun tentu harus menyesuaikan,” ujarnya.

Menurut Giyanta, praktek di lapangan biasanya masih terjadi pelanggaran aturan. Yaitu dengan pemberian THR pada saat mendekati libur panjang sebuah perusahaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari agar karyawan tidak membolos.

“Kalau tidak ada laporan dari masyarakat tentu kami tidak tahu pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Jadi saya menghimbau kepada perusaan untuk memberikan hak karyawan sesuai dengan waktu yang ditentukan,” tandas Giyanta.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge