0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Pemkab Klaten Larang Pemberian Parcel Lebaran

BKD: Parcel Bisa Mengarah Terhadap Aksi Suap

Klaten – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten memperingatkan kepada kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di wilayah ini untuk tidak memberikan parcel atau bingkisan saat Lebaran nanti.

“Aturan pelarangan parcel sendiri sudah dilarang secara nasional mulai tahun lalu, 2010, dengan alasan bahwa pemberian parcel dapat mengarah terhadap aksi suap dan penyalahgunaan uang negara,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah  Klaten, Purwanto Anggono Cipto, Rabu (10/8).

Purwanto menerangkan, berdasar Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemberian ini dilarang. “Peraturan ini mengatakan bahwa PNS dilarang menerima hadiah, sesuatu apa saja dari sapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaannya. Peraturan ini juga mengacu pada peraturan induknya yaitu UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” terangnya.

Namun demikian, menurut Purwanto, peraturan ini sebenarnya hanya berlaku untuk tahun 2010 dengan alasan tidak adanya surat edaran dari Bupati Klaten yang berisi pelarangan tersebut pada tahun ini.

“Tetapi berdasar PP 53 tahun 2010 tersebut sudah sepatutnya antisipasi penyalahgunaan uang ini tetap dipatuhi oleh PNS tahun ini. Jika melanggar maka BKD pun dapat melakukan tindakan,” tandas Purwanto.

Ia berharap ada tindakan berupa kebijakan tersendiri dari Bupati Klaten menyangkut pelarangan parcel ini. “Lain halnya dengan ranah jabatan, jika pemberian parcel atas dasar kepentingan keluarga serta melibatkan dua orang yang berhubungan keluarga maka pemberian ini sah-sah saja,” imbuhnya.



Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge