0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Kasus Pencemaran PT RUM, Warga Lapor Ombudsman

Warga Nguter lapor ke Ombudsman RI perwakilan Jawa Tengah di Semarang (dok.timlo.net/putra)

Sukoharjo — Sejumlah warga Kecamatan Nguter, Sukoharjo melaporkan kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah PT RUM ke Ombudsman RI perwakilan Jawa Tengah di Semarang, Rabu (6/6). Mereka menilai banyak terjadi maladmisnistrasi terhadap penanganan kasus pencemaran lingkungan sejak perusahaan serat rayon tersebut beroperasi hingga awal tahun 2018.

“Adanya pembiaran pencemaran lingkungan yang dilakukan PT RUM oleh Bupati Sukoharjo selama bulan Oktober 2017 hingga akhir Februari 2018. Dan pencemaran tersebut  berdampak langsung pada kesehatan dan kenyamanan warga di sekitar lokasi pabrik, bahkan sempat meluas hingga radius lebih dari 10 km,” kata salah satu perwakilan warga, Heri, kamis (7/6).

Selain menyoroti bupati, warga juga menilai kinerja apara kepolisian Sukoharjo yang dinilai lamban dalam menindaklanjuti laporan dugaan pencemaran lingkungan PT RUM. Pasalnya, Penyidik Polres Sukoharjo tidak memberikan SP2HP secara berkala terhadap laporan dugaan tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh PT RUM terhadap pelapor.

Warga juga menilai adanya maladministrasi di Kejaksaan Negeri Sukoharjo, karena tidak memberikan pemanggilan sidang yang layak sesuai peraturan yang berlaku kepada lima tersangka. Kelima tersangka sama sekali tidak pernah memperoleh panggilan sidang hingga hari persidangan pada Kamis (24/5). Padahal berdasarkan keterangan dari Panitera PN Semarang, panggilan sidang telah diberikan kepada Kejaksaan pada tanggal 17 Mei 2018.

“Menurut Pasal 146 KUHAP diatur bahwa, Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Namun praktiknya sampai hari sidang belum menerima surat panggilan,” tandasnya.

Draft laporan yang disampaikan ke Ombudsman RI Perwakilan Jateng terkait adanya maladministrasi pelayanan publik di Sukoharjo terdapat lima poin. Diantaranya, tidak diprosesnya aparat yang melakukan pemukulan saat ujukrasa hingga tidak diberikannya turunan BAP rekontruksi dari penyidik kepada tersangka ataupun kuasa hukumnya.

Perwakilan warga didampingi aktivis dari Sukoharjo Melawan racun (SAMAR) dan LBH Semarang selaku kuasa hukum terdakwa kasus pengrusakan fasilitas di PT RUM.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge