0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Kemenko Maritim Segera Terjunkan Tim untuk Tinjau PLTSa Putri Cempo

Solo — Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) dikabarkan segera menerjunkan tim untuk meninjau persiapan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Putri Cempo. Kedatangan tim tersebut di antaranya untuk menaksir biaya pengolahan sampah (tipping fee) di sana.

“Menurut Perpres (Peraturan Presiden) yang baru kan harus ada tipping fee. Nilainya berapa nanti yang menghitung dari Kemenkomaritim,” kata Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, Rabu (23/5).

Kabar tersebut disampaikan Rudy setelah berkunjung ke Jakarta Senin (21/5) lalu. Di antaranya untuk membicarakan proyek PLTSa Putri Cempo yang lama tertunda karena regulasi yang berubah-ubah. Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang terbit 16 April lalu, tipping fee dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kalau menurut Perpres maksimal Rp 500 Ribu per ton. Tapi saya kan tidak mungkin meminta maksimal. Ada hitung-hitungannya sendiri. Yang faham dari Kemenko Maritim,” kata dia.

Perubahan regulasi tersebut, kata Rudy, membuat pembangunan PLTSa Putri Cempo tertunda. Pemkot Solo terlanjur menggandeng pihak swasta untuk menggarap proyek yang digadang menjadi solusi permasalahan sampah perkotaan di Solo itu. Awalnya, Pemkot dan PT Solo Citra Metro Plasma Power (SCMPP) sepakat tidak menggunakan tipping fee di PLTSa Putri Cempo.

“Sebenarnya kalau sesuai aturan yang lama, kita sudah bisa kerja. Karena ada Perpres baru ini kan saya harus mengadakan perubahan perjanjian,” kata Rudy.

Akhir pekan lalu, Pemkot dengan PT SCMPP telah membicarakan poin-poin adendum perjanjian kerja sama. Di antaranya penyesuaian masa persiapan yang molor karena Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dengan PLN belum ditandatangani.

Direktur PT SCMPP, Elan Syuherlan berharap PJBL dengan PLN dapat segera diteken. Pasalnya, PJBL tersebut sangat dinanti oleh PT SCMPP karena akan dijadikan jaminan untuk meminjam modal ke bank.

“Kalau belum ada PJBL itu kita belum bisa kerjakan,” kata dia.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge