0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Penipu Rp 2,75 Miliar Dituntut Setara Pencuri Ayam, Ini Alasan Jaksa

Kepala Kejaksaan Negeri Solo, Teguh Subroto (dok.timlo.net/achmad khalik)

Solo — Tuntutan empat bulan penjara yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo terhadap terdakwa kasus penipuan dan penggelapan senilai Rp 2,75 miliar, Alex Abdurahman (51) berdasar pada surat perjanjian damai yang telah disepakati oleh kedua pihak. Yakni pihak pelapor atau korban yang diwakili Michiko Soetantyo dan terlapor yang telah duduk di kursi pesakitan, Alex Abdurahman.

“Kedua belah pihak telah terikat dengan surat perjanjian. Inilah yang membuat kami tidak dapat menuntut terdakwa dengan tuntutan hukuman lebih tinggi,” terang Kepala Kejari Solo, Teguh Subroto saat ditemui wartawan, Selasa (8/5) siang.

Dalam surat perjanjian itu menyebut, pihak pertama atau Alex mengakui kesalahan dan minta maaf kepada pihak kedua, Michiko Soetantyo. Alex juga berjanji akan melakukan balik nama tiga sertifikat berupa Ruko seluas 62 meter persegi di Kawasan Serang, Banten  dan dua buah bangunan dengan luas 100 meter persegi di Kawasan Cikupa, Tangerang.

“Termasuk terdakwa juga bersedia membayar kerugian senilai Rp 2,75 miliar kepada korban,” jelas Kajari Teguh Subroto.

Akan tetapi, dalam surat perjanjian itu juga menyebut bahwa terdakwa akan melakukan pembayaran atau pelunasan setelah dilakukan penangguhan penahanan dari pihak berwajib. Selain itu juga, pelapor dalam kasus ini diwakili oleh Laksa, pihak dari Berkat Bumi Citra (BBC) mencabut laporannya.

Masih dalam surat perjanjian tersebut, lanjut Kajari, pihak kedua atau Michiko Soetantyo akan memberikan maaf oleh pihak pertama. Lalu, menerima ganti rugi yang diberikan oleh terdakwa serta bersedia untuk mencabut perkara Nomor Polisi LP/B/ 46/ I/ 2018/ JATENG/ Resta SKA tanggal 27 Januari 2018 dengan segala akibat hokumnya setelah pihak pertama menyelesaikan kesanggupan persyaratannya.

“Dan poin terakhir yang disanggupi oleh pihak kedua terhadap pihak pertama, menjamin dan berjanji mengajukan surat pencabutan perkara atas perkara tersebut sampai keluarnya surat penghentian penyidikan dari pihak kepolisian,” jelas Kajari.

Dengan adanya perjanjian yang mengikat kedua belah pihak tersebut, pihak Kejaksaan tidak dapat berbuat banyak. Meski begitu, mereka berkeyakinan bahwa kasus tersebut merupakan tindak pidana dan bukan ranah perdata.

“Maka dari itu, kami masih bertahan di ranah pidana dengan tuntutan empat bulan penjara tersebut,” tegas Kajari.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge