0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Eks Bendahara Golkar Jateng Diperiksa KPK

gedung KPK (sumber: Kemendagri)

Timlo.net – Bendahara DPD I Partai Golkar Jawa Tengan Tahun 2012 Bambang Eko Suratmoko, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan terkait korupsi proyek e-KTP.

Bambang Eko diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi, pengusaha sekaligus keponakan terpidana kasus serupa, Setya Novanto (Setnov).

“Hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap saksi Bambang Eko Suratmoko, Bendahara DPD I Partai Golkar Jateng Tahun 2012. Diperiksa untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/4).

Menurut Febri, penyidik KPK akan memperdalam informasi yang didapatkan dari saksi yang diperiksa pada Kamis (26/4).

“Dikonfirmasi tentang dugaan aliran dana terkait e-KTP,” ucap Febri.

Adapun saksi yang telah diperiksa pada Kamis (26/4), yakni Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah M Iqbal Wibisono yang diperiksa juga untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi.

Febri menyatakan KPK terus mendalami kasus e-KTP karena putusan terhadap Setya Novanto bukan akhir dari penanganan kasus tersebut.

“Penyidik terus mendalami pihak lain, baik yang diduga melakukan bersama-sama ataupun penerima aliran dana,” ungkap Febri.

Untuk diketahui, Iqbal Wibisono merupakan mantan narapidana perkara korupsi dana bantuan sosial Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2008.

Iqbal yang saat itu Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Tengah divonis selama satu tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Februari 2015 lalu.

Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung, pengusaha sekaligus rekan Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek e-KTP pada 28 Februari 2018.

Irvanto Hendro Pambudi diduga sejak awal mengikuti proses pengadaan e-KTP dengan perusahaannya yaitu PT Murakabi Sejahtera dan ikut beberapa kali pertemuan di ruko Fatmawati bersama tim penyedia barang proyek e-KTP, ia juga diduga telah mengetahui ada permintaan fee sebesar lima persen untuk mempermudah proses pengurusan anggaran e-KTP.

Irvanto diduga menerima total 3,4 juta dolar AS para periode 19 Januari-19 Februari 2012 yang diperuntukkan kepada Novanto secara berlapis dan melewati sejumlah negara.

Sedangkan Made Oka Masagung adalah pemilih PT Delta Energy, perusahaan SVP dalam bidang investment company di Singapura yang diduga menjadi perusahaan penampung dana.

Made Oka Masagung melalui kedua perusahaannya diduga menerima total 3,8 juta dolar AS sebagai peruntukan kepada Novanto yang terdiri atas 1,8 juta dolar AS melalui perusahaan OEM Investment Pte.Ltd dari Biomorf Mauritius dan melalui rekening PT Delta Energy sebesar 2 juta dolar AS.

Made Oka diduga menjadi perantara uang suap untuk anggota DPR sebesar lima persen dari proyek KTP-E Keduanya disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sumber: Antara

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge