0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Kuasa Hukum Warga Kentingan Baru Minta Pemkot Profesional

Emanuel Gobay, kuasa hukum warga Kentingan Baru (dok.timlo.net/heru murdhani)

Solo — Kuasa hukum warga Kentingan Baru, Jebres,¬†Emanuel Gobay berharap Pemerintah Kota Solo tak terjebak pada polemik sengketa ranah privat.

“Prinsipnya ada Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik dan Bebas dari KKN. Pada pasal 2 disebutkan, beberapa azas salah satunya adalah azas profesionalitas. Ini jawaban atas surat keputusan (SK) Walikota Solo No.845.05/17.2/1/2017 yang menjadi dasar dari desakan penggusuran oleh penasehat hukum mereka yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Sejak SK itu keluar sudah jelas-jelas melanggar azas profesionalitas,” kata Emanuel Gobay dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Selasa (24/4), saat mendampingi sejumlah warga Kentingan Baru, di Kantor DPRD Solo.

Dikatakan, SK tahun 2017 tersebut hanya mengakomodir kepentingan salah satu pihak saja. Sedangkan pihak warga yang selama puluhan tahun tinggal di lokasi yang berada di sebelah timur kampus UNS tersebut diabaikan.

“Sejak keluarnya SK tersebut, dan hanya menerima aspirasi dari salah satu pihak (pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan) artinya kan akan ada hak-hak dari pihak lainnya (warga yang tinggal di Kentingan Baru) yang akan dikorbankan,” kata dia.

Pihaknya secara tegas mengingatkan kepada Pemkot Solo untuk berlaku profesional dalam memecahkan masalah sengketa privat ini.

“Pada prinsipnya dalam konstitusi jelas diatur bahwa Pemerintah (Pemkot) harus memberikan pemenuhan, penghormatan, penghargaan bagi hak-hak warga negara. Nah karenanya kami mengingatkan kepada Pemkot untuk tidak masuk dalam ranah privat antara warga Kenthingan Baru dan pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan,” tegas dia.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge