0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Kades dan Perdes Wajib Pahami Produk Hukum Daerah

Sekda Karanganyar, Samsi. (timlo.net/raymond)

Karanganyar — Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Karanganyar  mengikuti Sosialisasi Produk Hukum di hotel Taman Sari Karanganyar, Senin (23/4). Pemkab mengajak mereka berperan aktif menyelenggarakan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

“Peraturan UU Desa no 6 tahun 2014 menuntut pemerintah daerah untuk selalu menyesuaikan regulasi yang ada termasuk dengan perubahan regulasi yang harus dapat bersinergi dan diimplementasikan di Desa,” kata Sekda Karanganyar, Samsi dalam sambutan yang dirilis Diskominfo Karanganyar ke Timlo.net

Menurutnya, diperlukan usaha maksimal antara OPD terkait untuk mewujudkannya yang selanjutnya akan diikuti penyusunan produk hukum di desa yang selaras dengan peraturan diatasnya dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Lebih lanjut ia mengatakan, Pemerintahan Desa sebagai modal pemerintahan paling bawah menjadi tolak ukur pemerintah suatu daerah dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat maupun hak tradisional. Maka diperlukan landasan berupa Peraturan Desa tentang kewenangan Desa yang harus segera disusun sebagai dasar melaksanakan APBD.

Pemdes di 144 desa akan melaksanakan persiapan pilkades serentak gelombang II yang dilaksanakan mulai bulan September 2018 hingga Februari 2019, untuk itu BPD periode 2012-2018 masih mempunyai tugas untuk membentuk Panitia Pilkades.

“Saya mengimbau kepada seluruh Kepala Desa dan BPD agar bisa mengerti dan memahami sosialisasi dan menjadikan kita dapat bekerja sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi masing-masing,” imbuhnya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge