0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Soal Lahan di Kentingan Baru, Pemkot Diminta Bertindak Tegas

Kuasa Hukum pemilik lahan di Kentingan Baru, Haryo Anindhito Setyo Mukti  (dok.timlo.net/achmad khalik)

Solo — Kasus hunian liar di Kawasan Kentingan Baru, Kelurahan/ Kecamatan Jebres, Solo terus berpolemik sejak 2008 silam. Pihak pemegang sertifikat alias pemilik lahan Kentingan Baru mengaku telah bersabar sejak lama dan mentaati aturan huokum yang dijunjung tinggi.

“Kami sudah lama bersabar. Bayangkan saja, pemegang sertifikat (pemilik —Red) melihat lahan yang mereka miliki dihuni oleh orang lain. Selama bertahun-tahun, kami sudah berjuang agar penghuni di kawasan tersebut untuk pindah. Tapi nyatanya, malah bertambah banyak,” tandas Kuasa Hukum pemilik lahan Kentingan Baru, Haryo Anindhito Setyo Mukti kepada wartawan, Senin (23/4) siang.

Terkait masalah tersebut, pihaknya memaparkan sejumlah pertimbangan agar Pemkot segera melakukan eksekusi para penghuni liar. Bahwa Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo telah menunjuk Kepala Satpol PP Kota Solo, Sutarjo sebagai tim penyelesaian hunian tidak berizin. Akan tetapi, Kepala Satpol ragu-ragu untuk melangkah menyelesaiakan masalah tersebut.

Padahal, berdasarkan SK Walikota Solo No. 845.05/17.2/1/2017 telah jelas bahwa tugas Pemerintah Kota (Pemkot) Solo untuk harus menegakkan aturan Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung. Warga di kawasan tersebut, menurutnya tidak memenuhi persyaratan administratif bangunan. Seperti status hak atas tanah, status kepemilikan gedung serta izin mendirikan bangunan (IMB). Dan bagi pemilik bangunan tanpa adanya IMB akan diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

“Sudah jelas aturannya. Kenapa masih ragu-ragu,” jelasnya.

Pihaknya juga mengakui, jika ada perlawanan dari warga hunian liar di kawasan tersebut. Akan tetapi, pihaknya mempertanyakan apakah pemerintah harus kalah dengan aksi perlawanan dari para pelanggar hokum tersebut.

“Sudah jelas mereka ini melanggar, kenapa tidak ditindak tegas sesuai dengan Perda nomor 8 tahun 2016,” tandasnya.

Berdasar atas pertimbangan tersebut, pihaknya mendorong pihak Pemkot dalam hal ini Satpol PP untuk segera bertindak demi tercapainya kepastian hukum bagi pemilik lahan.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge