0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Negara Ini Berencana Kenakan Pajak Untuk Pengguna Sosial Media

(sumber: Freepik)

Timlo.net—Mulai Juli 2018, Uganda berencana untuk mengenakan pajak terhadap para pengguna sosial media. Tujuannya untuk meningkatkan penghasilan negara. Tapi para aktivis hak asasi mengkritik rencana itu. Mereka beranggapan rencana itu adalah usaha Presiden Uganda Yoweri Museveni untuk membungkam kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintahannya. Yoweri sendiri sudah berkuasa di negara itu selama 32 tahun.

Rencana ini diperkirakan tidak akan berjalan baik mengingat lebih dari 40 persen warga Uganda menggunakan Internet. Biaya internet di Afrika sendiri merupakan biaya termahal di dunia, tulis bdnews24.com. Data itu berasal dari kelompok advokasi digital World Wide Web Foundation.

Menteri Keuangan Matia Kasaija berkata kepada Reuters jika pajak itu akan dikenakan kepada pengguna layanan seluler yang menggunakan aplikasi WhatsApp, Twitter dan Facebook. Biaya pajak sebesar $0.027 (Rp 375, 38) per hari. Dia membantah jika hal ini bisa membatasi penggunaan internet pada masyarakat.

“Kami mengumpulkan uang untuk menjaga keamanan negara dan memperluas jaringan listrik sehingga masyarakat bisa menikmati sosial media lebih sering,” katanya.

Para aktivis hak asasi mengkritik rencana ini. “Itu adalah bagian yang lebih luas untuk membungkam kebebasan berpendapat,” ujar Rosebell Kagumire, seorang aktivis hak asasi manusia dan blogger.

Dari 41 juta populasi di Uganda, sebanyak 23,6 juta orang adalah pengguna layanan seluler. Dan 17 juta di antaranya adalah pengguna Internet. Matia berkata jika rancangan ini akan disertakan dalam anggaran fiskal 2018/2019 mulai Juli 2018. Rancangan itu sudah dikirim ke parlemen minggu ini untuk diperiksa setelah disetujui kabinet.

Pemerintah memblokir akses Facebook, Twitter dan WhatsApp selama pemilihan umum pada 2016. Pemblokiran itu untuk menghalangi gerakan akar rumput yang hendak melawan pemerintah. Selain Uganda, Tanzania memperkenalkan sebuah hukum bulan lalu. Hukum itu mewajibkan warga yang memiliki blog atau situs untuk membayar biaya lisensi tahunan sebesar 1 juta Tanzanian shilling (Rp 6,1 juta).

Editor : Ranu Ario

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge