0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Pemkot Diminta Segera Eksekusi Penghuni Liar Kentingan Baru

Kuasa hukum pemilik sertifikat lahan Kentingan Baru, Haryo Anindhito Setyo Mukti saat memberikan penjelasan kepada wartawan (dok.timlo.net/achmad khalik)

Solo — Kuasa hukum pemilik lahan Kentingan Baru, Kecamatan Jebres mendesar supaya Pemerintah Kota (Pemkot) Solo segera merampungkan masalah sengketa lahan dan mengeksekusi penghuni liar yang mendiami di kawasan tersebut. Hal ini berdasar surat keputusan (SK) Walikota Solo No.845.05/17.2/1/2017 terkait Tim Penyelesaian Hunian Tidak Berizin di Kentingan Baru, Jebres.

“Lokasi tersebut, saat ini sudah dihuni 171 kepala keluarga,” tegas Kuasa Hukum pemilik lahan Kentingan Baru, Haryo Anindhito Setyo Mukti kepada wartawan, Senin (23/4) siang.

Menurutnya, Satpol PP selaku petugas penegak Perda harus melayangkan Surat Peringatan (SP) kepada para penghuni di Kentingan Baru. Pasalnya, warga yang diketahui sudah menempati lahan sejak tahun 1998 itu sudah melanggar peraturan yang ada.

“Dasar kami adalah Perppu nomor 51 tahun 1996 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin. Maka dari itu kami ingin, secepatnya warga penghuni liar di lahan itu segera di eksekusi,” jelasnya.

Selain mendesak Pemkot Solo, pihaknya juga menyinggung terkait Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Bangunan Gedung. Warga di kawasan tersebut, menurutnya tidak memenuhi persyaratan administratif bangunan. Seperti status hak atas tanah, status kepemilikan gedung serta izin mendirikan bangunan (IMB). Dan bagi pemilik bangunan tanpa adanya IMB akan diberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

“Kami juga memohon bantuan dari institusi penegak hukum lain seperti TNI, Polri dan Kejaksaan untuk mengawal dan mengamankan penegakan perda serta SK Wali Kota,” tandasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge