0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Kemenkop Waspadai Koperasi Bayangan Bentukan Perusahaan Besar

()

Solo — Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) dan koperasi di Indonesia kian banyak yang menjalin kemitraan dengan perusahaan besar sejak diterbitkannya UU No 20 tahun 2008. Sayangnya, kemitraan yang seharusnya menganut prinsip keterkaitan dan saling menguntungkan justru sering berubah menjadi eksplitasi. Bahkan tak jarang perusahaan besar mendirikan UMKM maupun koperasi sebagai mitra boneka.

“Ini masih banyak terjadi,” aku Staf Ahli Kementerian Koperasi dan UMKM, Hasan Jauhari saat ditemui awak media di sela acara Bintek Penguatan dan Pemantauan Kemitraan  pengembangan Usaha KUMKM di Kusuma Sahid Prince Hotel, Kamis (19/4).

Ia mencontohkan misalnya di banyak perkebunan kelapa sawit di mana seharusnya perusahaan besar bermitra dengan koperasi yang didirikan masyarakat. Namun pada prakteknya, perusahaan besar sering membentuk koperasi bayangan sehingga perusahaan memiliki kontrol penuh terhadap koperasi tersebut.

“Praktek seperti ini tidak boleh. Seharusnya perusahaan bekerja sama dengan koperasi yang ada di masyarakat,” kata dia.

Hasan mengakui bahwa pengawasan Kemenkop UMKM dalam hal ini masih sangat lemah sehingga banyak perusahaan yang melanggar dapat melenggang tanpa tersentuh. Terlebih lagi, jika mengacu kepada Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2013, pengawasan tersebut seharusnya menjadi tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

“Jadi dinas-dinas yang membawahi koperasi dan UMKM mendapati temuan (pelanggaran) tidak bisa menindaklanjuti ke ranah hukum. Yang bisa ya KPPU,” terangnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Kemenkop UMKM saat ini tengah mematangkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus. Satgas ini nantinya melibatkan pemerintah daerah dan KPPU untuk melakukan pengawasan. Upaya lain yang dilakukan yaitu Kemenkop UMKM semakin gencar mengadakan pembinaan bagi koperasi dan UMKM agar tidak terjebak dalam jalinan kemitraan yang timpang.

“Kami ingin mengembangkan UMKM sesuai amanat undang-undang. Kemitraan UMKM harus berpihak kepada UMKM sendiri,” kata dia.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge