0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Unisri Bahas Optimalisasi Dana Desa

Suasana Saat Pembahasan Dana Desa Berlangsung (foto: Tyo Eka)

Solo – Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta membahas Optimalisasi Dana Desa yang Akuntabel Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum yang digelar di kampus Unisri, Solo, Sabtu (7/4). Diikuti ratusan mahasiswa Fakultas Hukum Unisri dan menghadirkan narasumber Dosen Fakultas Hukum Unisri, Dr. Lusia Indrastuti, SH, MSi, MH, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Teguh Subroto, SH, MH dan Kepala Desa Ponggok Junaedi Mulyono, SH.

“Pemerintah telah berupaya untuk mengawal dana desa dengan memperkuat dan mengeluarkan peraturan-peraturan, sehingga dana desa dapat dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelaporan yang transparan dan ada kepastian hukum,” ungkap Dosen Fakultas Hukum Unisri, Dr. Lusia Indrastuti, SH, MSi, MH.

Lusia mengemukakan beberapa kendala dalam pengelolaan Dana Desa, antara lain; Pihak Pemerintah Desa belum bisa memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan dan penyelesaian laporan pertanggung jawaban Alokasi Dana Desa (ADD); Perlunya program Pelatihan untuk pembuatan laporan pertangggung jawab ADD; Perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Desa dan masyarakat dalam hal pembangunan desa; Adanya peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan untuk memperkuat aspek keuangan desa, dan sebagainya.

Dana Desa, menurut Lusia, sesuai Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014 disebutkan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta Teguh Subroto menandaskan beberapa hal yang harus dihindari dalam pengelolaan Dana Desa, diantaranya, Penggelapan Dana Desa, Pemalsuan, Mark-up atau menaikkan harga, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi/volume, dalam pengeluaran dana desa untuk mengambil keuntungan yang besar, dan sebagainya.

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge