0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Tak Dibangunkan Overpass, Warga Blokir Jalan Proyek Tol

Warga Denggungan, Banyudono, Boyolali, blokir akses jalan menuju ke proyek jalan tol Salatiga-Kartasura (dok.timlo.net/nanin)

Boyolali — Tuntutan tak kunjung dipenuhi, warga Denggungan, Banyudono, blokir akses jalan menuju ke proyek jalan tol Salatiga-Kartasura dengan batang dan ranting pohon. Aksi ini dilakukan sebagai ungkapan kekecewaan atas tuntuntan mereka yang meminta dibangunkan overpass.

“Sampai saat ini belum dipenuhi, pelaksana proyek masih membahas soal underpass,” kata tokoh masyarakat, Sarno, Senin (2/4).

Warga sendiri sudah berulang kali menyampaikan tuntutan kepada pelaksana proyek jalan tol agar dibangunkan overpass di jalan desa yang saat ini terpotong dengan jalan tol. Sayang, aspirasi tak kunjung dipenuhi. Bahkan pelaksana proyek belum menyatakan persetujuan untuk membangun overpass.

“Akses jalan kami terputus, kalau hujan, ancaman banjir sangat besar, “ imbuhnya.

Menurut Sarno, bila tuntutan dibangunkan overpass tidak dipenuhi, pihaknya tidak bertanggung jawab bila terjadi sesuatu dalam proses pembangunan, jangan sampai menyalahkan warga. Sebetulnya, keinginan warga Desa Denggungan, Kecamatan Banyudono, cukup mudah. Yakni akses warga tak terganggu setelah adanya jalan tol.

“Sebelum ada jalan tol, akses jalan desa tidak terjadi masalah,jangan salahkan warga bila terjadi apa-apa dalam proses pembangunan,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPRD Boyolali, S Paryanto, mendukung tindakan warga yang memblokir akses jalan menuju ke proyek jalan tol. Pemblokiran jalan dinilai sebagai bentuk protes warga karena keinginan mereka tidak segera direspon pihak pengelola proyek tol.

“Sudah kita lakukan mediasi, tapi ya itu yang datang hanya staf, sehingga mentok,” ujar Paryanto.

Pembangunan mestinya berpihak kepada rakyat. Proyek pembangunan jalan tol yang dilakukan pemerintah pusat, mestinya mendengarkan aspirasi masyarakat. Agar kedepan pembangunan tidak merugikan masyarakat.

“Kita akan lakukan lobi ke pusat, karena penentu kebijakan di pusat,” tandasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge