0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

13 Wanita Gunung Kemukus Gugat Kepala Satpol PP

Kuasa hukum dari Law Office Tyas Tri Arsoyo & Partners Solo, Suroso di PN Sragen (dok.timlo.net/agung widodo)

Sragen — Sebanyak 13 wanita yang terjaring razia di kompleks wisata Gunung Kemukus akhirnya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Sragen. Mereka menilai penangkapan dan penahanan oleh Satpol PP Sragen dan Tim Pemkab yang dipimpin Wakil Bupati Sragen pada 21 Februari 2018 lalu dinilai melanggar prosedur.

“Menurut kami ada penangkapan dan penahanan yang tidak sah. Di mana penahanan itu identik dengan penahanan rutan, cuma pelaksanaannya di Panti Wanodyatama Solo. Mereka ditahan sejak 21 Februari sampai sekarang,” kata salah satu kuasa hukum dari Law Office Tyas Tri Arsoyo & Partners Solo, Suroso, Selasa (27/3).

Ketigabelas wanita yang dianggap sebagai pekerja seks komersial (PSK) itu menggugat praperadilan dengan termohon I Kepala Satpol PP Sragen dan Kepala Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyatama Solo sebagai termohon II. Gugatan praperadilan secara resmi diajukan ke Pengadilan Negeri (PN) Sragen Selasa (27/3) siang.

Suroso mengungkapkan, alasan gugatan praperadilan diantaranya lantaran tindakan penangkapan oleh Tim Pemkab yang dikoordinir Wabup Sragen Dedy Endriyatno pada malam tanggal 21 Februari 2018 lalu dinilai melanggar prosedur, karena melalui penggerebekan tanpa menunjukkan dokumen penangkapan.

“Pada saat digerebek, mereka ini sedang tidur. Kalau beliau mengatakan mereka itu PSK, definisi PSK itu apa. Karena faktanya dari yang ditangkap itu ada yang jualan mie ayam dan asisten rumah tangga,” terang Suroso didampingi Tyas Tri Arsoyo.

Suroso menjelaskan, prosedur razia tidak bisa diperlakukan dengan langsung main tangkap tanpa ada dasar hukumnya. Menurutnya, Peraturan Gubernur (Pergub) yang dijadikan dasar penangkapan dan penahanan, jelas tak bisa dibenarkan dari aspek hukum. Pasalnya, penahanan dilakukan tanpa dokumen, alasan dan batasan waktu penahanan di Panti Wanodyatama Solo.

“Semua ada aturannya dan nggak bisa main hakim sendiri. Kalau pun terhadap PSK, seandainya dirazia dan ditahan pun tidak boleh lebih dari 24 jam. Tapi ini sudah ditahan sejak 21 februari sampai sekarang nggak pernah ada kejelasan,” paparnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge