0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Tak Laporkan SPT Tahunan, PNS Solo bakal Kena Sanksi

Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo saat menunjukan bukti pelaporan SPT Tahunan (dok.timlo.net/setyo pujis)

Solo — Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi sebelum batas jatuh tempo berakhir. Tidak sebatas imbauan, orang nomor satu di Kota Solo ini juga memberi contoh positif kepada masyarakat dengan melaporkan kewajibannya tersebut menggunakan fasilitas e-Filling.

“Mari bersama-sama melaporkan SPT tahunan sebelum 31 Maret. Karena saya sendiri juga sudah melaporkan,” ujar Walikota Hadi Rudyatmo kepada wartawan, Jumat (9/3).

Dalam melakukan pelaporan SPT tahunan itu, Rudy –sapaan akrab Walikota Solo mengatakan, inovasi yang dilakukan kantor pajak dengan menyediakan fasilitas e-Filling dianggap sangat membantu. Pasalnya, melalui fasilitas tersebut wajib pajak tidak perlu repot harus antri datang kekantor pajak. Sehingga mereka bisa melakukan pelaporan dimana saja dan kapan saja asalkan sebelum batas pelaporan berakhir.

“Mestinya masyarakat, terlebih ASN (PNS) ini sudah tidak merasa keberatan lagi dalam melaporkan SPT tahunannya. karena dengan menggunakan e-Filling ini sangat mudah dan bisa dilakukan dimana saja,” jelansya.

Bahkan ia menegaskan, bagi ASN di lingkunan Pemkot Solo yang kedapatan tidak melaporkan kewajibannya dalam melaporkan SPT tahunan itu akan dikenakan sanksi. Baik bersifat, teguran, tertulis dan sebagainya.

Kepala KPP Pratama Solo, Eko Budi Setyono juga mengimbau agar warga Solo bisa segera melaporkan SPT tahunan PPh Orang Pribadi lebih awal atau sebelum berakhir pada 31 Maret. Untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT, mereka diminta untuk memanfaatkan fasilitas e-Felling.

Wajib pajak yang ingin melaporkan SPT tahunan PPh Orang Probadi menggunakan e-Filling dapat menyiapkan beberapa hal yang dibutuhkan. Seperti e-Fin, bukti potong 1721-A1/1721-A2, inventarisasi penghasilan lain diluar penghasilan sebagai karyawan, daftar harta dan kewajiban akhir tahun serta menentukan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang tepat.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge