0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Terbentur Kasus Khusus, Perlu Regulasi Aplikatif

Sekda Samsi menyampaikan usulan OPD dalam reses DPR RI (timlo.net/raymond)

Karanganyar — Berbagai fakta menunjukkan perlunya paradigma baru menyusun regulasi. Tak jarang, regulasi selama ini sekadar retorika.

“Secara normatif, jaminan kesehatan dari pemerintah ke warga kurang mampu dengan catatan identitas jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun pada faktanya, kami sering menemui korban kecelakaan tanpa identitas. Butuh penanganan segera. Mengalami gangguan fisik dan kejiwaan. Apakah dibiarkan saja karena administrasinya bermasalah? Ini juga manusia,” kata Cucuk Heru Kusumo dalam forum reses anggota Komisi VIII, Endang Maria Astuti di Karanganyar, Rabu (21/2).

Ia tak memungkiri perangkat pemerintah di bidang pelayanan kesehatan dilematis memutuskan pertolongan. Namun ia menegaskan penyelamatan nyawa paling penting, dibanding aspek administratif. Ia mencoba menjalin kesepahaman dengan instansi lainnya seperti Dinas Sosial, pemerintah kecamatan dan desa.

“Enggak ada yang menjamin, itu masalah belakangan. Kami enggak boleh saklek menerapkan regulasi yang ada. Maka dari itu kebetulan dari Komisi VIII hadir. Kami minta disusun regulasi lebih aplikatif. Memetakan daerah berkemampuan warga terbatas. Kalau hanya problem sosial seperti itu diserahkan ke Pemda yang beranggaran terbatas, tetap saja enggak selesai,” katanya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge