0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Banyak Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi, Ini Kata Mendagri

Mendagri Tjahjo Kumolo (dok.timlo.net/nanin)

Boyolali — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dengan banyak kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Ironisnya, mereka tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kenapa masih ada yang tertangkap KPK, mereka apa tidak belajar dengan kasus-kasus sebelumnya,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo saat menghadiri Seminar Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia di Gedung Mahesa, Boyolali, Rabu (14/2).

Mestinya, lanjut Tjahjyo Kumolo, para kepala daerah lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenanganya. Apalagi saat ini, KPK sangat ketat. Selain itu, undang-undang dan peraturanya sudah jelas. Pihaknya juga terus mengingatkan para kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan kewenangan.

“Mau efek jera apa lagi? Undang-Undangnya sudah ada, aturannya jelas. KPK juga ketatnya kayak gitu,” imbuhnya.

OTT KPK masih akan terus terjadi, apalagi bila para kepala daerah selalu melihat ke atas sehingga tidak ada rasa puas. Diakui, gaji bupati memang kecil. Dicontohkan, gaji Bupati Boyolali jauh lebih kecil dibandingkan gaji Ketua DPRD.

“Bupati paling gajinya Rp 20 juta, Ketua DPRD bisa sampai Rp 50 juta, sudah baguskan bupati dapat segitu,” ujarnya.

Meski sebagai bupati bergaji kecil, namun bila niatnya mengabdi kepada negara dan demi kemakmuran rakyat akan mampu menghindarkn diri dari praktik korupsi. Salah satu penyebab terjadinya korupsi adalah politik uang. Dimana, para kepala daerah berlomba mencari yaang untuk membalikkan modal saat mengikuti Pilkada.

“Sekarang ini, masih ada calon gubernur yang mencari uang di era mau mendaftarkan Pilkada, saat ini sedang tahap konsolidasi partai (jelang Pilkada), masih ada kepala daerah yang ketangkap korupsi,” lanjutnya.

Kasus terakhir, Bupati Subang, Jawa Barat, Imas Aryumningsih terkena OTT oleh KPK. Selasa malam (13/2). Imas ditahan KPK diduga telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam hal perijinan.

“Kita tunggu pengumuman resmi dari KPK terkait status Bupati Subang, baru kita ambil langkah,” pungkasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge