0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Pro-Kontra Pembangunan Masjid Sriwedari, Ini Tanggapan Dewan

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Solo, Sugeng Riyanto (dok.timlo.net/is)

Solo — Kalangan legislatif menilai jika polemik pembangunan Masjid Taman Sriwedari dipengaruhi beberapa faktor. Mulai dari faktor agama, hukum hingga historis lahan yang dulunya disebut sebagai Bon Rojo tersebut.

“Kalau saya melihat, ada tiga perspektif yang melatarbelakangi adanya pro-kontra pembangunan masjid di Kawasan Sriwedari tersebut. Mulai dari faktor syariah keagaman dimana sebuah masjid harusnya dibangun tidak diatas lahan sengketa. Lalu, faktor hukum yang menyatakan ahli waris sebagai pemenang sengketa yang dikuatkan dengan keputusan MA (Mahkamah Agung). Hingga, faktor historis yang dulunya sebagai Bon Rojo milik Raja Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat,” terang Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Solo, Sugeng Riyanto, Rabu (14/2) siang.

Dengan rencana pembangunan masjid di Kawasan Sriwedari tersebut, kata Sugeng, seharusnya ketiga faktor yang memicu pro-kontra tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, dalam hal ini sebagai inisiator pembangunan masjid hendaknya tidak tutup mata dan harus menyikapi ketiga faktor tersebut.

“Harus clear terlebih dahulu. Jangan ujug-ujug (secara langsung —Red) mendeklarasikan pembangunan masjid yang diklaim oleh pihak lain sebagai milik ahli waris. Harus diselesaikan akar masalahnya,” kata politisi PKS tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Solo, Abdul Gofar Ismail menyatakan bahwa pihaknya akan membawa permasalahan ini ke rapat-rapat yang ada di DPRD.

”Tentunya dalam setiap pembangunan masjid kami ingin agar ada kebaikan supaya tidak bermasalah di kemudian harinya,” ucapnya.

Seperti diketahui, elemen muslim dari kelompok Forum Umat Islam Peduli Pembangunan Masjid Sriwedari mendatangi DPRD Kota Solo untuk menyampaikan ketidaksepakatan terhadap pembangunan Masjid di lahan Sriwedari pada Selasa (13/2) sore kemarin. Mereka mengaku, jika dalam pembangunan masjid tersebut, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) belum dimintai izin.

“Setahu saya tidak ada rekomendasi dari FKUB untuk pembangunan masjid ini. Pada periode sebelumnya saya menjabat sebagai Ketua FKUB dan saat ini saya menjabat sebagai wakil. Tidak pernah ada pengajuan izin dari Pemkot,” kata Wakil Ketua FKUB Kota Solo, A Dahlan.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge