0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Ditahan di Lapas, Kades Barukan Belum Kembalikan Kerugian Negara

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) IIB Klaten (dok.timlo.net/awijaya)

Klaten — Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten mengungkapkan, Kepala Desa (Kades) dan Bendahara Desa Barukan telah menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Negeri (PN) Klaten, Selasa (6/2) lalu. Sidang terkait kasus penyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Barukan (APBDes) Barukan 2015 beragendakan pembacaan dakwaan.

“Dalam persidangan kemarin, terdakwa Marsudi (Kades Barukan- Red) menerima dakwaan. Sedangkan untuk Siswadi (Bendahara Desa) mengajukan esepsi atau keberatan atas dakwaan yang dibacakan,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus Kejari Klaten, Bondan Subrata, Kamis (8/2).

Dikatakan, kedua terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999. Pelaku diancam pidang paling lama 20 tahun dengan denda paling banyak Rp 1 miliar.

“Total kerugian diderita negara dari penyimpangan itu sebesar Rp 181 juta. Sejak tahap II langsung kita lakukan penahanan di Lapas IIB Klaten. Untuk sidang berikutnya berlangsung Selasa (13/2) pekan depan dengan agenda saksi untuk terdakwa Marsudi dan esepsi untuk Siswadi,” kata Bondan.

Ditanya soal alasan penahanan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) IIB Klaten, Bondan menerangkan, untuk memudahkan proses hukum. Pasalnya kedua terdakwa belum mengembalikan kerugian negara dari penyimpangan APBDes Barukan 2015 tersebut.

“Masih dilakukan pelacakan aset. Kalau ada langkah-langkah pengembalian akan kami terima dan titipkan ke kas, tetapi terdakwa tetap dilakukan penahanan. Namun kalau pengembalian dilakukan di tengah perjalanan akan diserahkan ke hakim. Karena kewenangan penahanan berada di tangan hakim,” terangnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge