0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Aparatur Pemerintah Deklarasi Netralitas Pemilu

Deklarasi netralitas pemilu oleh perangkat desa. (timlo.net/raymond)

Karanganyar — Aparatur sipil negara (ASN) sampai perangkat desa diajak menyukseskan pemilukada serentak 2018 dengan cara menolak kampanye hitam, politik uang dan terbawa arus politik praktis. Mereka diambil sumpah dan komitmennya melalui penandatanganan pakta integritas di Jawa Dwipa Karangpandan, Selasa (23/1).

“Jika ASN dan perangkat desa diketahui tidak netral, mereka bakal dikenai sanksi yang tidak ringan,” kata Ketua Panwaslu Karanganyar, Kustawa Esye kepada wartawan usai deklarasi.

Para kades, perangkat desa, ASN dan pegawai BUMD dikumpulkan di forum itu. Usai mengucap sumpah netralitas pemilu, kemudian membubuhkan tandatangan di papan pakta integritas oleh perwakilannya.

Kustawa mengatakan, perangkat desa dan ASN di lingkungan desa/kelurahan di Bumi Intanpari rawan terseret arus politik. Sebab, dua bakal calon bupati (bacabup) yang bakal bertarung dalam pilkada 27 Juni mendatang semuanya petahana, yakni Juliyatmono yang kini menjabat Bupati dan Rohadi Widodo yang kini menjabat Wakil Bupati.

“Kami lakukan upaya pencegahan, agar perangkat desa dan ASN tidak terjerat regulasi soal netralitas. Masalah ini menjadi indeks kerawanan pemilu yang paling kami cermati dan akan kami kawal ketat,” katanya.

Jika terbukti tidak netral, tidak ada sanksi ringan yang bakal dijatuhkan.

“Adanya sanksi sedang dan berat. Mulai dari penurunan jabatan setingkat lebih rendah, penghentian gaji, sampai yang paling berat penghentian secara tidak hormat,” tandasnya.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge