0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

33 Panitia Pemungutan Suara Diberhentikan, Ini Alasannya

Ketua KPU Sragen, Ngatmin Abbas (dok.timlo.net/agung widodo)
Sragen — Sebanyak 33 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari delapan kecamatan di Sragen terpaksa diberhentikan. Pasalnya tidak sesuai dengan PKPU No 3 tahun 2015 yang mensyaratkan sekretariat PPS harus berasal dari perangkat kelurahan/desa.
”Ketentuannya dengan rekomendasi kita agar kepala desa segera memperbaiki SK. Sekretariat PPS harus dari pegawai desa atau kelurahan,” kata Ketua Panwaslu Sragen Heru Cahyono,” Rabu (17/1).
Heru Cahyono menyampaikan, di Sragen terdapat 33 orang dari 8 kecamataan yang terpaksa harus berhenti menjalankan tugasnya sebagai sekretariat PPS. Diantaranya Masaran lima orang, sambungmacan lima orang, Tanon tujuh orang, Sumberlawang lima orang, Gesi dua orang. Miri tiga orang, Sukodono tiga orang dan Gemolong dua orang.
Sementara, Ketua KPU Sragen Ngatmin Abbas menjelaskan untuk sekretariat PPS yang mengangkat dan memberhentikan menjadi wewenang kepala desa. Sesuai dengan peraturan, anggota sekretariat harus dari pegawai desa/Kelurahan.
”Panwas sudah meminta klarifikasi pada KPU. Bahwa kemudian ada indikasi ada bukan pegawai sebagai anggota Sekretariat PPS,” terangnya.
Pihaknya menyampaikan akan dilakukan koordinasi dengan PPK dan PPS agar dilakukan perbaikan. Namun menurutnya ada persoalan dengan SDM sehingga mengambil dari luar petugas desa/kelurahan.
“Kita akan berikan arahan sehingga yang berpotensi menyalahi bisa dibenahi. Namun ada beberapa alasan karena beberapa desa SDM nya sangat minim. Karena ada pegawai yang pensiun dan meninggal dunia,” jelasnya.
Pihaknya akan melakukan penyisiran desa mana yang perlu dilakukan penggantian.
Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge