0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

2017, Ribuan Laporan Menumpuk di Ombudsman

(merdeka.com)

Timlo.net – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) pusat maupun daerah menerima sebanyak 7.999 laporan masyarakat sepanjang 2017 ini. Hal itu disampaikan dalam pemaparan catatan akhir tahun 2017. Laporan masyarakat tersebut terbagi menjadi 10 jenis maladministrasi. Lima jenis maladministrasi terbanyak yang menerima di atas 500 laporan masyarakat.

“Lima jenis maladministrasi terbanyak yang menerima di atas 500 laporan masyarakat,” kata Wakil Ketua ORI, Ninik Rahayu di Jakarta Selatan, Jumat (29/12).

Dalam catatan ORI, Ninik memaparkan lima maladministrasi yang masih dikeluhkan publik. Pertama, dugaan penyimpangan maladministrasi penyimpangan prosedur sebanyak 1.714 lapor. Kedua, dugaan maladministrasi tidak memberikan pelayanan 1.355 laporan.

Ketiga, dugaan maladministrasi tidak kompeten menerima 802 laporan masyarakat. Keempat, dugaan maladministrasi penyalahgunaan wewenang sebanyak 666. Terakhir, dugaan maladministrasi permintaan imbalan uang, barang dan jasa menerima 605 laporan masyarakat.

Dalam catatan akhir tahun ORI, pada tahun 2015 – 2017 masih didominasi oleh pelapor yang menjadi korban langsung.

“Dalam tiga tahun terakhir, laporan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman masih didominasi oleh pelapor dengan klasifikasi yang hampir sama,” kata Ninik.

Dengan hal itu, kata Ninik, Ombudsman RI bersama dengan setiap pengawas internal dari masing-masing instansi penegak hukum berupaya menyelesaikan laporan masyarakat yang bersifat sistemik dengan menutup potensi terjadinya maladministrasi.

“Sehingga proses hukum dapat berjalan cepat, berkepastian hukum, membawa keadilan bagi masyarakat dan meningkatnya citra positif penegak hukum,” tukas Ninik.

Adapun, laporan masyarakat yang sering dilaporkan terkait permasalahan pelayanan publik bidang penegakan hukum. Terdiri dari subtansi Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, dan Lembaga ‘Oversight’ Negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas HAM, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Pemilihan Umum dan Komnas Perempuan.

Dalam kurun waktu 2015 – 2017 ini laporan masyarakat yang cukup banyak dilaporkan dan menjadi atensi publik adalah pelayanan kepolisian dan pelayanan lembaga peradilan.

[lia]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge