0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Bisnis Properti Lesu, Tak Bisa Lampaui Target

Pengunjung saat melihat pameran perumahan (dok.timlo.net/setyo pujis)

Solo — Target penjualan 10 ribu unit perumahan yang dicanangkan oleh DPD Real Estate Indonesia (REI) Jawa Tengah, selama periode 2017 dipastikan tidak dapat terealisasi. Selain karena kondisi ekonomi yang sedang lesu, faktor perijinan juga dianggap sebagai salah satu penghambat bagi para pengembang untuk melakukan pembangunan perumahan.

“Dari target 10 ribu unit itu, sampai saat ini baru terealisasi sekitar 80 persen. Baik untuh rumah subsidi maupun komersil,” ujar Ketua DPD REI Jateng, Prijanto saat dihubungi Timlo.net, Senin (25/12).

Menurutnya, rendahnya realisasi penjualan yang dilakukan oleh para pengembangnya itu lantaran kondisi ekonomi yang sedang lesu. Terlebih untuk wilayah eks karisidenan Surakarta, seperti Wonogiri dan Karanganyar banyak pengembang yang kesulitan mendapat perijinan dari pemerintah daerah setempat. Sehingga rencana pembangunan perumahan di daerah tersebut banyak yang belum bisa terealisasi.

“Kalau untuk pembiayaan sebenarnya tidak ada persoalan. Karena pemerintah tahun ini sudah menyediakan anggaran subsidi sekitar Rp 3,1 Triliun. Hanya saja karena persoalan itu tadi, faktor perijinan dan daya beli masyarakat, ” jelasnya.

Tidak hanya rumah subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), menurutnya kondisi serupa juga terjadi untuk perumahan komersil dan apartemen. Dari beberapa pameran yang sudah digelar selama ini, dianggapnya kurang begitu menggembirakan. Bahkan cenderung terjadi penurunan sekitar 10-15 persen jika dibanding periode tahun sebelumnya.

Melihat rendahnya capaian itu, pihaknya mengaku terus melakukan evaluasi dan meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait. Dengan harapan, kesulitan mendapatkan perijinan yang dirasakan para pengembang itu kedepan tidak terjadi lagi. Mengingat saat ini pemerintah pusat sudah melakukan pemangkasan beberapa perijinan. Seperti izin gangguan atau HO, andalalin dan lokasi.

“Harapannya kedepan Pemda bisa menyesuaikan kebijakan pusat. Sehingga beberapa perijinan yang sudah dihapuskan oleh pemerintah pusat itu tidak dijadikan acuan lagi, ” tandasnya.

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge