0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Seleksi Perangkat Desa Dinilai Tidak Transparan dan Langgar Peraturan

Sukoharjo — Peserta seleksi calon perangkat desa di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari kecewa terhadap proses seleksi yang dinilai tidak transparan menyalahi aturan yang berlaku. Pasalnya, dalam pengumuman hasil seleksi tertulis, tidak disertakan nilai dari hasil tes tertulis yang diselenggarakan oleh LPPM UNS.

“Dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017, pasal 15, dituliskan terdapat ambang batas nilai minimal yang menjadi tolak ukur peserta lolos maupun tidaknya. Kalau kita sendiri tidak tahu nilai kami berapa, bagaimana kami bisa dinyatakan tidak lolos?,” kata salah satu peserta seleksi, Bayu Nur Wahid, Rabu (20/12).

Hampir seluruh peserta curiga atas pengumuman hasil tes tertulis yang tidak disertakan nilai masing-masing peserta seleksi. Dan kecurigaan mereka bertambah pada saat menanyakan kepada penitia pengangkatan perangkat desa menyatakan mereka tidak punya kewenangan terkait hasil ujian tertulis.

Sementara itu, dari pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat (LPPM) UNS menyatakan sudah menyerahkan draft hasil seleksi beserta nilai peserta yang lolos. Setelah selesai dikoreksi, hasilnya sudah diserahkan kepada Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Sukoharjo, dan kalau peserta seleksi tidak menerima nilainya, LPPM UNS menyatakan tidak tahu menahu.

“Kemarin setelah soal dikerjakan, dikumpulkan dan dibawa ke LPPM UNS untuk dikoreksi dan dinilai, setelah itu kita juga sudah serahkan kembali dalam wujud hasil seleksi beserta nilainya. Tugas kami sudah selesai, dan hasil seleksi beserta nilai sudah kami serahkan,” tandas perwakilan dari LPPM UNS, Tuhana.

Protes dari peserta seleksi perangkat desa juga terjadi di sejumlah desa lain di seluruh Sukoharjo. Mereka mempertanyakan nilai hasil seleksi yang tidak dicantumkan di dalam pengumuman hasil tes tertulis.

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge