0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kasus ’Uang Ketok Palu’, Dua Wakil Ketua DPRD Jambi Diperiksan KPK

Ilustrasi suap (dok.merdeka.com)

 Timlo.net — Dua wakil ketua DPRD Provinsi Jambi, Chumaidi Zaidi dan AR Syahbandar selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka pelaksana tugas Kadis PUPR Povinsi Jambi, Saipudin. Mereka diperiksa dalam kasus suap terkait pengesahan Rancangan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018.

Chumaidi Zaidi mengakui diperiksa oleh penyidik KPK terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah. Termasuk tugas anggota dewan.

“Biasa lah seputar anggaran itu, ya termasuk juga tugas anggota dewan, sudah sama penyidik semua,” kata Chumaidi Zaidi usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (13/12).

Chumaidi mengklaim tidak mengetahui terkait apakah seluruh anggota DPRD Jambi menerima uang yang diberikan Saipudin. Dia juga menepis bahwa telah menerima uang tersebut.

“Enggak,” kata Chumaidi.

Kemudian, Chumaidi mengatakan pembahasan RAPBD sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Dia mengatakan RAPBD sudah diselesaikan pada tanggal 27 November 2017. Namun kata dia, usai selesai pembahasan tersebut KPK telah melakukan operasi tangkap tangan.

Sementara ditemui terpisah AR Syahbandar, mengakui baru mengetahui terdapat budaya uang ‘ketok’ palu dalam lingkungan DPRD Jambi. Dia juga mengklaim ketika ditanya penyidik terkait hal tersebut menjawab tidak tahu.

“Setahu saya, saya baru tahu yang tahun ini. Tahu persis sih enggak. Yang tahu penyidik lah. Daya jawab yang saya tahu,” ungkap Syahbandar.

Syahbandar juga menepis terkait isu bahwa menerima uang ketok. Dia juga berani bertanggung jawab jika benar menerima uang tersebut.

“Enggak lah. Kalau terima saya nggak mungkin senyum-senyum seperti ini. Insya Allah saya nggak nerima itu. Saya berani bertanggung jawab, saya tidak nerima,” kata Syahbandar.

“Dan saya tidak tahu urusan fraksi-fraksi. Pak Saifuddin, pak Supriyono kita harap kooperatif, ya buka saja lah semuanya. Biar nyaman, biar cepat, badai pasti berlalu, ya kan,” tambah Syahbandar.

Diketahui sebelumnya, KPK telah mengamankan Rp 4,7 Miliar atas tindak pidana suap yang diduga melibatkan anggota DPRD Jambi, Supriono. Diduga uang ‘ketok palu’ terhadap pembahasan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi, tahun anggaran 2018, mencapai Rp 6 Miliar.

Akibat perbuatannya Supriyono sebagai penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, selaku pemberi suap, Erwan, Arfan, dan Saifudin disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

[rzk]

Sumber : merdeka.com

Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge