0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Praperadilan Setnov Bisa Gugur Jika Hal Ini Terjadi

Setya Novanto (dok.merdeka.com)

Timlo.net – Praperadilan terhadap tersangka dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) bisa gugur jika sidang pokok perkara telah dimulai. Hal itu dikatakan Kusno, hakim tunggal praperadilan dalam kasus tersebut, Kamis (7/12).

“Jadi kita tetap pasal, baru gugur setelah pemeriksaan pokok tersebut dimulai, kalau pemeriksaan pokok dimulai sejak hakim menyidangkan pokok perkara tersebut mengetuk palu sidang untuk pembacaan,” jelas Kusno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/12).

Penegasan Kusno ini untuk menjawab polemik yang beredar soal gugur tidaknya praperadilan Novanto jika berkas perkara sudah dilimpahkan. Kusno menegaskan bahwa praperadilan tidak serta merta gugur dengan adanya pelimpahan berkas perkara Novanto ke pengadilan tipikor.

“Jadi kalau telah ada pelimpahan sidangnya, jadi tidak terjadi perdebatan di belakang hari, maka gugatan praperadilan gugur setelah perkara pokok mulai diperiksa,” ucapnya.

Ini sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai praperadilan. Dikutip dari www.mahkamahkonstitusi.go.id, untuk menghindari perbedaan penafsiran dan implementasi, Mahkamah berpendapat demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.

Bagi Mahkamah, penegasan ini sebenarnya sesuai hakikat praperadilan dan sesuai pula dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP.

Kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi mengatakan, praperadilan kliennya tidak serta merta gugur dengan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan. Proses praperadilan baru dinyatakan gugur setelah Jaksa Penuntut Umum KPK membaca dakwaan di pengadilan. Menurutnya, keputusan menerima atau menolak praperadilan ada di tangan hakim.

“Masih panjang kita lihat perkembangannya gimana dan itu juga tergantung hakim. kalau hakim enggak peduli tetap dilanjutkan (praperadilan) itu kewenangan hakim,” tutur Fredrich.

Fredrich menegaskan, praperadilan tak ada hubungannya dengan pelimpahan berkas perkara. Dia menganggap, KPK hanya menjalani hak yang mereka punya.

“Pelimpahan berkas kan dari penyidik dan penuntut umum enggak ada hubungannya, enggak apa-apa. Jadi jangan salah tafsir. Enggak ada hubungannya ini internal, jadi dari pintu kanan ke pintu kiri aja,” tegas Fredrich.

“Penuntut umum kan belum disidang kan, waktunya masih cukup. mereka masing-masing punya hak. Jadi kami masih melanjutkan, Kita hanya menjalankan hukum yang berlaku. Silakan KPK dengan hukum yang berlaku. Kita juga dengan hukum yang berlaku kita masing-masing menghormati itu saja. Kita Tidak berlomba, kita hanya jalani hukum yang berlaku,” sambungnya.

[noe]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge