0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

KPK Belum Kabulkan Permintaan Andi Narogong

Andi Agustinus alias Andi Narogong (merdeka.com)

Timlo.net – Terdakwa kasus korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong, mengajukan diri menjadi justice collaborator (JC). Namun hingga kini permohonan itu masih terus dipertimbangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“KPK telah menerima permohonan terdakwa Andi Agustinus sebagai JC pada bulan September 2017. Sejak saat itu sejumlah hal dipertimbangkan, seperti apakah terdakwa koperatif dan mengakui perbuatannya, konsistensi di persidangan hingga membuka peran aktor yang lebih tinggi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pada Wartawan, Kamis (7/12).

Menurutnya sejak pengajuan itu diterima, KPK akan melakukan beberapa pertimbangan terhadap sikap Andi untuk menentukan permohonan itu dikabulkan atau diterima. Pertimbangan itu mulai dari ke koopertifan terdakwa, pengakuan perbuatan, konsistensi di persidangan hingga pembukaan peran aktor yang lebih tinggi.

“Seluruh pertimbangan tersebut dijadikan dasar keputusan pemberian JC atau tidak. Dan sikap KPK tersebut akan disampaikan sebagai salah satu pertimbangan JPU dalam tuntutan terhadap terdakwa,” ungkapnya.

Febri juga menungkapkan bahwa sekarang semua terdakwa kasus e-KTP juga telah resmi mengajukan proses JC pada KPK. Mulai dari Tedakwa Irman dan Sugiharto hingga yang terakhir Andi Narogong.

Sayangnya, permohonan JC yang diajukan oleh Irman dan Sugiharto telah ditolak pengadilan. Karena walaupun permohonan JC diajukan pada KPK, tetapi keputusan berada ditingkat pengadilan.

“Hingga saat ini seluruh terdakwa kasus e-KTP yang diajukan ke persidangan telah mengajukan diri sebagai JC dan mengakui perbuatannya, bahkan dua diantaranya telah mengembalikan uang ke KPK,” ujarnya.

Bagi para terdakwa yang mengajukan JC nantinya akan mendapat berbagai keuntungan. Seperti keringanan hukuman dan juga memungkinkan untuk mendapat remisi.

“Kami ingatkan juga bahwa jika posisi JC dikabulkan hingga di pengadilan, maka nantinya hal tersebut. Akan menguntungkan terdakwa karena dapat menjadi pertimbangan yang meringankan dan mendapatkan hak jika diputus bersalah,” ucap Febri.

[rhm]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge