0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Kisruh Pengisian Perangkat Desa, Pemkab Siap Hadapi Gugatan

Belasan calon perangkat desa yang gagal menyerahan surat aduan ke Bupati Boyolali diterima ajudan di Kantor Bupat. (dok.timlo.net/nanin)

Boyolali — Kisruh pengisian perangkat desa di Boyolali hingga saat ini belum selesai, meski sebagian perangkat desa yang lolos sudah dilantik. Pemkab Boyolali siap menghadapi gugatan calon perangkat desa yang gagal.

“Kita siap menghadapi gugatan,tapi kalau nanti panitia ketahuan yang curang, saya sikat duluan,” kata Bupati Boyolali, Seno Samudro, Rabu (6/12).

Menurut Bupati, aksi protes terhadap seleksi perangkat desa dilakukan lantaran calon peserta sakit hati gagal menjadi perangkat desa. Dalam hal ini, bupati memberi kesempatan membuka hasil tes. Dengan syarat, peserta yang mengajukan sendiri.

“Kalau ternyata tidak lulus, ya harus menerima dengan profesional,” ujar Bupati santai.

Sementara itu, hari ini, belasan calon perangkat desa yang gagal menyampaikan surat aduan kepada Bupati Boyolali,Seno Samudro. Sebelumnya, mereka sudah menyampaikan surat protes kepada Ombudsman Jateng dan Komisi Informasi Publik (KIP)  Jateng.

“Tuntutan kita agar Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Boyolali membuka dokumen tahapan pelaksanaan pengisian perangkat desa se Boyolali,” kata  Advokat Posbakumadin Boyolali, Budi Kristianto.

Pihaknya menemukan kejanggalan dalam pengisian perangkat desa di Boyolali. Antara lain, pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa serentak se-Kabupaten Boyolali Tahun 2017 tidak mempertimbangkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, khususnya Pasal 7 ayat (4).

Kemudian penyerahan hasil seleksi yang bertentangan dengan Perda kabupaten Boyolali, nomor 12 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa. Dimana hasil seleksi diserahkan oleh tim penjaringan kepada Camat, dan Camat Kepada Kepala Desa tidak berdasarkan peringkat nilai.

“Penyerahan hasil ujian molor, tidak sesuai dengan jadwal tahapan,” imbuhnya.

Pihaknya juga meminta agar proses seleksi perangkat desa diulang. Dimana proses dimulai dengan pembukaan pendaftaran oleh calon.

“Kita berharap bupati mengeluarkan kebijakan untuk proses seleksi ulang,” tandasnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge