0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Prof Gayus: Peringkat Korupsi Indonesia Turun

Prof T Gayus Lumbuun SH MH (duduk paling kiri) (dok.timlo.net/tyo eka)

Solo — Pemberantasan korupsi yang tidak dikriminatif sangan penting dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

“Praktek diskrimitatif dalam pemberantasan korupsi dapat melahirkan bentuk korupsi baru,” ungkap Hakim Agung Mahkamah Agung Prof T Gayus Lumbuun SH MH saat menjadi nara sumber pada Seminar Nasional yang bertema Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Tindak Korupsi, di Kampus Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo, Selasa (5/12).

Lebih lanjut Gayus mengemukakan, selama ini terjadi dualisme penanganan terhadap perkara korupsi, Ada disparitas antara penanganan yang ditangani oleh KPK dengan yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Hakim karena tugasnya sudah harus menerima dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Untuk perkara-perkara seperti korupsi atau perkara mengenai teroris memang terasa berat bagi hakim dalam menerima, memeriksa dan memutuskan/ mengadili perkara yang diajukan kepadanya karena ada tekanan publik.

“Selama ini atas perkara yang ditangani KPK, tidak ada yang bebas, sedangkan perkara yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan bisa terjadi hal-hal yang sebaliknya,” ujarnya.

Orang mungkin akan lebih senang jika dituntut oleh Jaksa karena jika dituntut oleh KPK akan lebih berat putusan pidananya. “Ini tentu akan menimbulkan disparitas dan masalah. Namun jika ada satu pengendali kewenangan menuntut, tentu tidak akan terjadi disparitas,” jelasnya.

Gayus mengemukakan, praktek pemberantasan korupsi terus mengalami dinamika. Lembaga Transparency Internastional (TI) mengumumkan adanya perbaikan Indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index (CPI ) Indonesia untuk tahun 2015.

“Berdasarkan temuan TI, skor CPI Indonesia untuk tahun 2015 mencapai 36. Jumlah tersebut meningkat dua poin dibanding skor CPI 2014 yaitu 34,” ungkapnya.

Dengan kenaikan skor tersebut, menurut Hakim Agung MA, peringkat korupsi Indonesia turun dari peringkat 107 ke peringkat 88, dari 168 negara. Capaian CPI Indonesia yang membaik dipengaruhi adanya akuntabilitas publik yang meningkat. Selain itu, efektivitas pencegahan korupsi, seperti stratgegi anti korupsi berjalan efektif.

“Hasil tersebut juga membuktikan KPK masih merupakan lembaga sentral yang mempengaruhi indeks persepsi korupsi,” jelasnya.

Namun demikian, menurut Gayus, capaian perbaikan CPI Indonesia diperlambat dengan masih adanya korupsi di sektor penegakkan hukum dan politik. “Praktek suap di lembaga hukum dinilai masih marak terjadi,” ujarnya.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge