0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Istana Beberkan Alasan Marsekal Hadi Diusulkan Jadi Panglima TNI

Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri) (merdeka.com)

Timlo.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyodorkan nama Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Diketahui, Jenderal Gatot tak lama lagi memasuki masa pennsiun.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo membenarkan bahwa Jokowi mengusulkan calon tunggal Panglima TNI baru.

“Benar. Presiden menyampaikan surat persetujuan kepada DPR nama calon Panglima TNI yaitu KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Surat tersebut pagi ini disampaikan oleh Mensesneg Pratikno ke DPR,” ungkapnya, Senin (4/12).

Johan mengutarakan alasan Jokowi mengusulkan Marsekal Hadi sebagai calon tunggal pengganti Gatot Nurmatyo. Hadi dianggap mampu dan memenuhi kriteria.

“Penunjukan Hadi sebagai calon pengganti Gatot sesuai yang terlampir dalam surat persetujuan ke DPR, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dianggap mampu dan cakap serta memenuhi syarat menjadi Panglima TNI sesuai dengan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI,” jelasnya.

Pertimbangan lain, lanjut Johan, karena masa pensiun Gatot Nurmantyo akan jatuh pada 1 April 2018.

“Pertimbangan pergantian adalah sebentar lagi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memasuki masa pensiun pada tanggal 1 April 2018,” ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pihaknya sudah mengantongi surat pergantian Panglima TNI. Diakuinya Jenderal Gatot Nurmantyo akan diberhentikan dengan hormat dan pengangkatan KSAU Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

“Tadi pagi saya menerima Menteri Sekretaris Negara Prof Pratikno, menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru,” ujar Fadli.

Fadli menambahkan, dalam surat itu tertulis jika Presiden Joko Widodo tidak ingin proses pergantian Panglima TNI berlangsung lama. Dalam surat tersebut, Jokowi hanya mengajukan satu nama calon Panglima TNI dan itu merupakan hak prerogatif Presiden namun sesuai aturan Undang-Undang, calon Panglima TNI sudah pernah menjadi Kepala Staf.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan surat dari Istana akan dibacakan dalam Rapat Paripurna, setelah itu akan diserahkan pada komisi terkait dalam hal ini Komisi I DPR. Setelah itu menurut dia, Komisi I DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan dan apabila disetujui maka bisa diambil keputusan di rapat paripurna.

[noe]

Sumber: merdeka.com

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge