0271-626499 redaksi.timlo@gmail.com
Timlo.net

Kasus Dugaan Penipuan Ketua REI Solo, Dua Saksi Ahli Beda Pendapat

Terdakwa kasus dugaan penipuan Antonius Hendro Prasetyo (foto: Achmad Khalik)

Solo – Dua saksi ahli yang dihadirkan oleh masing-masing pihak terkait sidang dugaan kasus penipuan yang menyeret nama Ketua Real Estate Indonesia (REI) Cabang Kota Solo, Antonius Hendro Prasetyo berbeda argumen. Di satu sisi, saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) lebih menekankan pada unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Sedangkan, saksi ahli yang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa menitikberatkan perspektif pada hukum perdata.

Pihak terdakwa menghadirkan saksi ahli hukum perdata dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Dr Yonanto, SH, MH. Dia berpendapat, para pihak yang menandatangi surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam jual beli apartemen M-Icon yang berada di Kawasan Sinduharjo, Sleman, Yogyakarta itulah yang bertanggung jawab jika terjadi diluar kesepakatan yang telah tertera.

Diluar nama yang tercantum di surat PPJB, maka tidak dikenakan kewajiban apalagi sampai dipidanakan.

“Para pihak (penjual dan pembeli-red) terikat pada apa yang telah disepakati (PPJB). Jika ada salah satu pihak yang ingkar, maka pembeli akan menuntut penjual atau sebaliknya sesuai isi dari perjanjian. Sesuai dengan Pasal 13 no 40 KUH-Perdata bahwa Perjanjian Hanya Berlaku Bagi Pihak yang Membuat. Tidak Boleh Merugikan atau Menguntungkan Pihak Ketiga,” terang Yonanto di persidangan Pengadilan Negeri Solo, Kamis (23/11).

Dalam kasus tersebut, Dosen Fakultas Hukum UNDIP ini mengemukakan, sebuah obyek dapat diperjualbelikan sebelum bentuk fisiknya nampak. Maka dari itu, sebelum bentuk fisiknya terwujud maka ditindaklanjuti dengan pengikatan penerbitan PPJB oleh para pihak. Jika sudah terealisasi, maka akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) oleh penjual dengan pembeli.

“Posisi PPJB ini mengikat kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka, sebelum adanya bentuk fisik, maka keduanya diikat dengan menggunakan PPJB. Jika obyeknya sudah terealisasi maka akan diteruskan dengan AJB,” terang Yonanto dihadapan majelis hakim.

Sementara itu, saksi ahli dari JPU, Dr Supriyanta, SH, M.Hum di hadapan majelis hakim lebih mengemukakan terkait unsur pidana. Dosen Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) ini mengatakan, munculnya kasus tersebut karena kurang cermatnya terdakwa dalam memasarkan obyek yang diperjualbelikan, dalam hal ini apartemen yang terletak di Kawasan Sinduharjo, Sleman, Yogyakarta.

Jika terdakwa mencermati segala bentuk perizinan pendirian apartemen yang dibangun oleh PT Graha Anggoro Jaya maka kasus tersebut tidak akan pernah terjadi.

“Sebagai seorang agen, harus paham dan mengerti tentang perizinan dan syarat suatu obyek jual beli. Jika tidak memahami, pasti ada unsur kelalaian,” terang saksi ahli.

Terkait Pasal 378 tentang penipuan yang disangkakan terhadap terdakwa, Supriyanta mengatakan, dalam kasus tersebut harus dipelajari secara menyeluruh terlebih dahulu, tidak dapat dipisahkan satu persatu. Akan tetapi, dalam kasus ini pihaknya meyakini ada pihak yang diuntungkan.

“Jika ditemukan ada unsur pihak yang diuntungkan dalam suatu kasus, bukan tidak mungkin akan mengarah kepada Pasal 378 (penipuan-red),” jelasnya.

Seperti diketahui, kasus ini bermula saat Yun Tae Kim atau biasa dikenal dengan Mr Kim tertarik membeli apartemen yang ditawarkan oleh M-Icon dalam sebuah pameran real estate di Solo Paragon Mall pada 2015 silam. Waktu itu, Mr Kim tertarik dengan sebuah apartemen yang berada di Kawasan Sinduharjo, Sleman, Yogyakarta.

Akan tetapi, harga yang ditawarkan cukup tinggi yakni mencapai Rp 600an juta. Mr Kim mencari cara untuk mendapatkan harga termurah, hingga akhirnya mendatangi Antonius.

Saat itulah, Mr Kim meminta untuk dibantu mendapatkan harga murah senilai Rp 481juta. Setelah mendapatkan harga tersebut, Mr Kim mengajak lima rekannya untuk ikut membeli apartemen M-Icon di Yogyakarta dengan harga yang telah disepakati.

Meski telah menyetorkan sejumlah uang, apartemen M-Icon yang telah dipasarkan itu tidak segera terealisasi. Sehingga, mencuatlah kasus tersebut.

Editor : Dhefi Nugroho

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge