0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Dianggarkan Rp 5 Miliar, DPRD Hanya Selesaikan Sembilan Raperda

Gedung DPRD Klaten (dok.timlo.net/gg)

Klaten — DPRD Klaten melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) DPRD Klaten telah menyelesaikan hampir sepertiga rancangan peraturan daerah (Raperda). Dari 23 Raperda yang masuk Program Pembentukan Perda (Propemperda) 2017, hanya sembilan yang sudah ditetapkan. Padahal, anggaran pembahasan raperda menelan anggaran Rp 5 miliar.

“Jika termasuk perda APBD Perubahan 2017, maka ada 10 yang sudah ditetapkan. Sedangkan Raperda lainnya ada yang belum disampaikan, ada juga yang sudah disampaikan namun belum sampai ke penetapan,” kata Kasubag Perundang-undangan Sekretariat DPRD Klaten, Jaka Prasetya Rachmad, Selasa (21/11).

Dijelaskan, dari 23 Raperda yang masuk dalam Propemperda 2017 itu, empat diantarnya Raperda inisiatif DPRD. Keempat raperda inisiatif itu meliputi Raperda tentang BUMDes, Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Satwa dan Tumbuhan, Raperda tentang Pengelolaan Sungai, dan Raperda tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Klaten, Herlambang Joko Santoso menambahkan, anggaran pembahasan 23 Raperda pada 2017 tersebut mencapai Rp 5 miliar. Namun lantaran tidak selesai semuanya karena beberapa kendala, maka sisa anggaran masuk ke Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA).

”Ada beberapa kendala. Misalkan, konsep (Raperda) sudah jadi, tapi biasanya karena ada perubahan aturan di pusat, masih perlu penyempurnaan. Kemudian jika sudah diterapkan, Perda akan menjadi kewenangan siapa. Sudah jadi kewenangan daerah, tapi tiba- tiba ditarik provinsi atau pusat. Tinggal penyesuaian implementasi Perda-nya,” imbuhnya.

 

Berikut rincian data sembilan Raperda yang sudah ditetapkan DPRD Klaten:

  1. Perda tentang Irigasi
  2. Perda tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Perda
  3. Perda Pencegahan dan Penanggulangan Perumahan Kumuh dan Kawasan Pemukiman Kumuh
  4. Perda Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang
  5. Perda Retribusi Tera dan Tera Ulang
  6. Perda Pencabutan Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah
  7. Perda Penetapan Urusan Pemda Yang Menjadi Kewenangan Pemda Klaten
  8. Perda Perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Pencalonan Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
  9. Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
Editor : Wahyu Wibowo

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge