0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Dua Buku Karya Dosen UNS Dibedah

Suasana bedah buku di UNS (dok.timlo.net/tyo eka)

Solo — Universitas Sebelas Maret (UNS) membedah dua buku karya dua dosen UNS. Masing-masing buku berjudul Imajeri India karya Prof Dr Andrik Purwasito DEA dengan pembedah Dr Susanto MHum, sedang buku Penegakkan Hukum dan Otonomi Daerah ditulis Dr Isharyanto SH MHum dan pembedah Dr Muhammad Rustamaji SH MH.

“Acara Bedah Buku ini merupakan bentuk dukungan UNS Press kepada para penulis untuk lebih mempopulerkan buku hasil karyanya dan mendapatkan masukan untuk meningkatkan kinerja UNS Press,” jelas Kepala UNS Press Budi Siswanto kepada wartawan, di sela-sela acara, di Auditorium UNS, Solo, Selasa (21/11).

Dijekaskan, acara Bedah Buku ini, salah satu tujuannya untuk mencari masukan dari pembaca yang dipertemukan langsung dengan penulis dalam acara ilmiah ini. “Sekaligus untuk mendukung terciptanya atmosfir akademik yang meningkatkan motivasi menulis buku yang diterbitkan, baik berupa buku teks ilmiah yang bersumber dari teori-teori dasar pengetahuan bidang keahlian, buku teks ilmiah yang berbasis penelitian maupun Buku ilmiah populer bagi para penulis dan calon penulis baik dari UNS maupun masyarakat umum,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Prof Andrik Purwasito menjelaskan, buku Imajeri India merupakan judul baru dari judul aslinya L’Image de L’Inde dans le Discours des Nationalist Indonesien 1920-1965. Karya ini merupakan terjemahan dari karya disertasi dalam bahasa Prrancis, yang ditulis dari tahun 1988-1992, dan dipertahankan pada tanggal 7 Juli 1992 di Ecole des Hautes Etudes en Science Sociales, Paris, Perancis, untuk meraih gelar doktor dalam bidang Sejarah dan Peradaban.

Sementara itu, Dr Isharyanto menjelaskan buku “Penegakan Hukum & Otonomi Daerah-Praksis Negara Hukum Menurut UUD 1945” sejatinya memaparkan kajian yang berat dan tidak sederhana.

“Akan tetapi, dengan piawai penulis berhasil membawa pembaca bertamasya dalam ‘taman sari’ kajian ilmiah yang melibatkan perkembangan konsepsi mengenai negara hukum, otonomi daerah, maupun penegakan hukumnya,” ungkap Muhammad Rustamaji.

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge