0271-626499 redaksi[at]timlo.net
Timlo.net

Setnov Ditahan, Penggantian Ketua DPR Terserah Golkar

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (dok.timlo.net/gg)

Timlo.net — Kondisi Ketua DPR sekaligus tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) sudah membaik usai kecelakaan yang menimpanya Kamis (16/11) lalu. Ia diperbolehkan keluar dari RSCM semalam (19/11) dan langsung di bawa ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa oleh penyidik dan ditahan di rutan.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menghormati proses penahanan terhadap Novanto. Agus pun menyerahkan sepenuhnya proses hukum dan pada pihak berwenang.

“Kita tentunya semuanya harus menghormati proses ini karena memang masalah Setya Novanto sudah memasuki ranah hukum, sehingga aparat penegakan hukumlah yang tentunya ambil putusan, mengambil permasalahan ini yang proses masalah ini kita serahkan sepenuhnya kepada institusi penegakan hukum,” kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Sebagai pimpinan tertinggi di parlemen, status Novanto yang sekarang menjadi tersangka memang menjadi perdebatan. Banyak pihak yang meminta Novanto mundur baik sebagai Ketua DPR ataupun Ketua DPP Partai Golkar.

Terkait hak tersebut, politisi Demokrat itu menyerahkan sepenuhnya pada Fraksi Partai Golkar dan juga masyarakat. Menurutnya, masyarakat sebaiknya memberikan usulan pada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan juga Fraksi Partai Golkar DPR jika memang merasa keberatan dengan posisi Novanto sebagai pimpinan dan juga tersangka e-KTP.

Sebab, sebagai anggota dewan, Agus merasa tidak layak jika mendorong Novanto untuk mundur. Tetapi ia juga sempat menegaskan bahwa sampai hari ini status Novanto itu belum berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Yang jelas tentunya yang paling tepat, masyarakat kita kalau mempunyai pendapat, usul saran tentunya disampaikan kepada Fraksi Partai Golkar karena memang Fraksi Golkar lah yang mempunyai kewenangan untuk itu,” ungkapnya.

“Memang akan menggantinya yang mempunyai kewenangan adalah Partai Golkar dan ini semua sudah tertetra pada UU MD3 selama Pak Novanto itu statusnya belum status inkracht,” ucapnya.

Untuk diketahui, Setya Novanto sudah ditetapkan kembali sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP untuk yang kedua kalinya pada 10 Oktober 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novanto sempat menjadi buronan KPK. Karena saat rumahnya ingin ditangkap di rumahnya, Ketua DPR itu menghilang.

Ia pun baru diketahui keberadaannya saat menjalani wawancara lewat telepon dengan Metro TV. Namun dalam perjalanan menuju studio Metro TV untuk melanjutkan wawancara, Novanto mengalami kecelakaan di Kawasan Permata Hijau dan dilarikan ke RS Medika. Akhirnya Novanto dipindahkan KPK ke RSCM Kencana. [eko]

Sumber: merdeka.com

Editor : Marhaendra Wijanarko

Komentar Anda

Berita Terkait

loading...
KEMBALI KE ATAS badge